PUSARAN.CO-Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko membuka langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pejabat Humas dan Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam paparannya sebagai Keynote Speech, mantan Panglima TNI ini mengatakan Rakornas ini adalah program besarnya Menteri Dalam Negeri yang mengumpulkan stakeholder yang berkaitan dengan Kehumasan dan Hukum.
“Agenda ini sangat penting di saat meningkatnya tensi jelang pesta demokrasi. Kita Pemerintah wajib menciptakan kondisi yang nyaman, aman dan tertib,” ucap Moeldoko di Hotel Bidakara, Senin (11/2/2019).
Dalam paparannya, Moeldoko juga menyampaikan program-program Pemerintah yang sudah bekerja maksimal untuk rakyat. Peran Humas perlu dalam hal ini untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat bawah terkait capaian-capaian strategis Pemerintah selama ini.
“Saya berharap Humas perlu menyampaikan informasi yang mengalir dari pusat sampai ke daerah melalui narasi besar yang pada ujungnya sampai kepada masyarakat yang paling bawah,” tuturnya.
Pesan moral yang sangat penting juga disampaikan oleh Moeldoko dalam paparannya. Dimana Humas perlu menghindari berita-berita fitnah, ujaran kebencian dan berita Hoax. “Jangan berita didominasi kelompok tertentu, apalagi menyesatkan dan tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Sebelum acara dimulai, Mendagri kepada wartawan mengatakan pihaknya mengumpulkan 514 Kabupaten/Kota dan 34 Biro Humas Provinsi dan 34 Biro Hukum Provinsi. Pesan yang diharapkan adalah Humas daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tetapi harus sebagai juru bicara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Siapapun presiden dan gubernurnya, Humas wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Termasuk Biro Hukumnya harus memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah ataupun non pemerintah sebagai pengguna anggaran, khususnya terkait dengan perencanaan anggaran,” jelas Mendagri.
Mendagri menegaskan Rakornas ini tidak ada kaitan dengan Pemilu semata. Karena dalam acara ini pihaknya mengundang KPU, Bawaslu. Intinya Humas ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya hak suara untuk warga negara hadir di TPS.
“Jadi tingkat partisipasi sangat menetukan tingkat sukses Pemilu yang ada. Jadi kita minta terus kampanye, bukan kampanye nomor 1 atau kampanye nomor 2 bukan, tetapi kampanye untuk mengerakkan masalah-masalah di daerah untuk mau datang ke TPS,” pungkas Mendagri.(rls).
