PUSARAN.CO. – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu evaluasi dari pemerintah pusat terkait operasional lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang hingga kini belum berjalan.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, kawasan khusus seperti wilayah kepulauan akan menjadi perhatian dalam penataan jumlah maupun operasional SPPG. Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Ya kalau SPPG kemarin kan sudah jelas ya dari pemerintah pusat bahwa untuk kawasan-kawasan khusus itu akan ditinjau jumlahnya. Jawa Tengah sendiri juga akan ditinjau,” kata Taj Yasin saat ditemui di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat wacana mengenai jumlah maksimal SPPG di setiap kecamatan. Namun, pemerintah perlu melakukan penghitungan ulang agar keberadaan dapur MBG sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kemarin ada wacana setiap kecamatan ada 7 SPPG maksimal. Nah, kalau kita menghitung kan ini kebanyakan. Kita tunggu aja nanti dari pusat,” ujarnya.
Gus Yasin sapaan akrabnya, menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penghentian maupun perubahan jumlah SPPG. Peran pemerintah provinsi saat ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan serta menyampaikan kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat.
“Karena yang bisa menutup itu kan dari pusat, kita hanya melaporkan saja,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Jateng memastikan tetap mengawal operasional SPPG di wilayah yang memang membutuhkan, termasuk kawasan kepulauan seperti Karimunjawa.
“Untuk yang daerah-daerah seperti Karimunjawa yang memang dibutuhkan, ya kita kawal karena di sana membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, lima SPPG wilayah 3T di Jawa Tengah diketahui belum beroperasi meski pembangunan dapur telah rampung sejak Desember 2025. Lima lokasi tersebut berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.
Tiga SPPG berada di Jepara, yakni Desa Parang, Desa Nyamuk, dan Desa Kemujan. Sementara dua lainnya berada di Demak, yakni Desa Tambak Gojoyo dan Desa Tambak Seklenting.
Belum beroperasinya lima dapur tersebut membuat ribuan calon penerima manfaat di wilayah 3T belum mendapatkan layanan MBG. Pemerintah daerah kini masih menunggu kebijakan pusat terkait penyesuaian dan percepatan program tersebut.
