PUSARAN.CO – daerah dengan angka stunting tinggi sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dipercepat pengoperasiannya.
Badan Gizi Nasional mempercepat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG di berbagai wilayah yang membutuhkan intervensi gizi segera.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan bahwa kementerian terkait telah memaparkan data daerah yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan tingkat stunting yang tinggi.
“Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan,” ujar Sudaryono.
Pemerintah memastikan ketersediaan data wilayah yang membutuhkan pendirian dapur MBG agar penyaluran makanan dapat langsung menjangkau masyarakat sasaran.
“Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita,” kata Sudaryono.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa fasilitas dapur gizi di wilayah prioritas tersebut ditargetkan mulai dibuka sebelum tanggal 5 Agustus 2026.
Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional juga berkoordinasi dengan para ahli gizi guna menyaring kelompok penerima manfaat yang paling tepat.
“Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana,” kata Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah turut merancang riset berkala untuk mengukur efektivitas program terhadap perbaikan gizi anak Indonesia yang teridentifikasi mengalami stunting.
“Semua anak yang stunting, by NIK, by name, by address sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu, benar-benar naik enggak?” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Evaluasi bulanan melalui posyandu dan unit kesehatan sekolah diharapkan mampu memberikan umpan balik langsung guna memperbaiki kebijakan intervensi gizi ke depan.
