PUSARAN.CO – Kementerian Agama terus perkuat ekoteologi sebagai salah satu program prioritas. Sejumlah upaya dilakukan, mulai dari penguatan regulasi hingga sejumlah aksi iklim.
Hal ini mengemuka saat Breakfast Meeting yang diikuti pejabat Eselon I, II, III, dan IV, pusat dan daerah secara hybrid. Ikut juga dalam rapat ini, para pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, dan lainnya.
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Ali Ramdani sebagai pemantik, memaparkan tentang Penguatan Ekoteologi dan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama. “Khusus untuk penguatan ekotologi ijinkan saya menyampaikan bahwa beberapa hal yang telah kami lakukan yang pertama itu adalah menginisiasi pembentukan PMA nomor 606 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan Ekoteologi bagi ASN dan kemudian juga diikuti dengan KMA No 607 tentang kelompok kerja (pokja) penguatan Ekoteologi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Dhani ini, Selasa (18/8/2026).
Ia menambahkan bahwa BMBPSDM juga telah menerbitkan panduan implementasi kebijakan Ekoteologi di Kementerian Agama dan telah dilaunching oleh Menteri Agama, kemudian juga memberikan ruang pedoman implementasi Ekoteologi BMBPSDM, serta mengembangkan Modul Pembelajaran Penguatan Ekoteologi.
“Dan sebagai pilot project, kami menyelenggarakan lokakarya Ekoteologi bagi pimpinan PTKN, khusus pada para kepala biro. Dan selanjutnya kami juga menyiapkan fasilitas pemantauan dan pelaporan Ekoteologi Kementerian Agama melalui situs pada web BMBPSDM,” tutur Kepala BMBPSDM.
Ali menambahkan, BMBPSDM sebagai koordinator Asta Protas, telah merumuskan banyak hal, salah satunya mengimbau agar satker-satker di Kemenag mengimplementasi Ekotologi melalui penyediaan fasilitas air minum isi ulang kemudian mengimbau penggunaan tumbler dan pengelolaan sampah.
“Kita juga sudah menerbitkan panduan implementasi kebijakan ekoteologi Kementerian Agama dan pada sisi lain kita juga telah menerbitkan tafsir Ekoteologi dari Alquran karena kebetulan LPMQ berada di bawah koordinasi dari BMBPSDM. Dan kita mempersiapkan modul penyelenggaraan penguatan Ekoteologi ini yang akan digunakan pada proses-proses pengembangan kompetensi lanjutan. Walaupun perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini baru dilakukan di tahap pilot project,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama dapat melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Ekoteologi melalui fasilitas pemantauan dan pelaporan Ekoteologi Kementerian Agama yang terdapat dalam situs https://ekoteologi.bmbpsdm.id agar dapat terkompilasi dengan baik dan dievaluasi pada akhir tahun.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program yang menjadi prioritas seperti Ekoteologi merupakan program jangka panjang, sebab perlu waktu untuk mengembangkannya. Namun, Menag berpesan agar terus menggaungkan Ekoteologi agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menag mencontohkan dalam upaya pemerintah dalam mencegah pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), di mana pendekatan spiritual dan Ekoteologi memiliki pengaruh. Ke depan, Kemenag akan segera mengeluarkan Surat Edaran untuk mengantisipasi dan pencegahan Karhutla.
“Surat edaran ini agar sesegera mungkin dilakukan, agar peran Kementerian Agama juga sangat penting dalam rangka pencegahan pembakaran hutan,” ujarnya.
“Jadi kita sampaikan kepada masyarakat kita jangan lagi ada pembakaran sampah, itu kan secara tradisional masyarakat kita itu membakar sampah. Mau membuka lahan itu dengan membakar lahan, kita sampaikan kepada mereka itu bahwa itu dosa,” imbuhnya.
Menag juga berpesan kepada jajarannya, agar implementasi program prioritas di setiap satuan kerja baik di Kantor Wilayah maupun Kabupaten/ Kota agar dipublikasikan lebih masif, contohnya bagaimana Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta bisa mengubah kebiasaan para peserta didik menjadi lebih mencintai sesama dan alam semesta.
Menanggapi arahan Menag, Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin meminta agar outcome dan dampak (impact) program prioritas Kemenag agar dipublikasi lebih masif agar tersosialisasikan kepada masyarakat. “Kita perlu melakukan masifikasi informasi dengan dikoordinasi oleh Biro HKP dengan berkoordinasi dengan unit eselon I terkait. Dan ini dilakukan tidak ahnya di pusat, tetapi di seluruh Indonesia, termasuk di Kanwil, Kankemenag bisa melakukan gerakan masif secara bersama-sama,” pungkasnya.
