Nara sumber sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI 2022. Ki-ka : Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari, Sekda Provinsi Sultra Hj.Nur Endang Abbas, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, dan Ketua Panitia HPN Auri Jaya. (Foto:PWI)

Ada yang bertanya  apakah ritus, tradisi lisan, adat istiadat dan modal kultural lainnya, bisa menjadi bahan proposal Anugerah Kebudayaan-PWI 2022? Apakah video kegiatan kepala daerah yang sudah pernah dibuat sebelumnya, bisa dimasukkan kedalam video, melengkapi proposal?

Itulah  sebagian dari sekian banyak pertanyaan yang muncul dalam sosialisasi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat untuk Bupati/Wali Kota pada HPN 2022 secara daring, Kamis (16/9/2021). Dengan nara sumber Ketua PWI Pusat Atal S.Depari, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Hj.Nur Endang Abbas selaku tuan rumah HPN 2022. Sosialisasi diikuti oleh Pengurus PWI Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/Kota dan para pejabat kabupaten/kota dari kawasan Sumatra, kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Bali, Jawa,dll.

Menjawab pertanyaan tersebut Ketua Pelaksana AK PWI Yusuf Susilo Hartono menjelaskan tentu saja semua modal kultural itu sangat berguna dari pembuatan proposal. Demikian juga foto-foto dokumentasi juga penting untuk pembuatan video pendukung proposal. Namun demikian, setelah ditemukan dahulu “X”-nya itu apa, yaitu gagasan atau program daerah bersangkutan yang akan diangkat sebagai batu penjuru, yang bisa menjadi pintu masuk atau mewadahi tema yang ditetapkan panitia. Adapun tema AK PWI 2022 adalah “Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Mewujudkan Perilaku Baru, Berbasis Informasi dan Kebudayaan.”

Baca Juga

Cara Baru, Perilaku Baru

Kita tahu pandemi Covid selama hampir dua tahun ini, selain membunuh, telah mengajari umat manusia bagaimana menjadi kuat dan tetap sehat, baik dengan prokes, vaksin, maupun dengan pengalaman kultural warisan nenek moyang. Fakta menunjukkan semangat kemanusian lebih terbangun di masa pandemi ini. Kita juga banyak menemukan cara-cara baru, dan perilaku baru, dalam hidup dengan bantuan teknologi dan kecerdasan buatan.  Banyak orang kini menghamba teknologi dan kecerdasan buatan, tapi cukup banyak pula orang yang telah mampu menguasai teknologi dan kecerdasan buatan.

Memang banyak hoax, tapi cukup banyak orang  bisa mengelola dengan bijak banjir hoax, banjir informasi dari media mainstream maupun jurnalisme warga/medsos. Hari ini umat manusia, hidup di dua dunia: nyata dan semu, sekaligus. Luapan kreativitas dan kecerdasan buatan telah mengakibatkan disrupsi : banyak profesi lama hilang, tapi berdatangan  pula profesi baru. Nilai-nilai lama jungkir balik, sementara nilai-nilai baru juga masih berakrobat untuk menemukan bentuk dan tempatnya yang pas.

“Tentu masing-masing bupati/wali kota, telah memiliki pengalaman lapangan, kiat dan jurus-jurus untuk mengatasi hal tersebut, hingga bisa bertahan dan merencanakan  langkah kedepan. Dari sana, ditambah dengan pertimbangan tema,  visi- misi, janji politik saat memenangi Pilkada yang mesti dibayar lunas, diharapkan bisa menemukan “X”, sebagai judul/fokus proposal,”  tandas Yusuf yang menggagas dan menangani penghargaan ini sejak di HPN 2016 di Lombok, NTB; HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan HPN 2021 di Jakarta.

Panitia menetapkan, setiap bupati/ wali kota yang mengikuti AK-PWI 2022, harus mendaftarkan diri dan mengirim proposal 25-30 halaman. Di dalamnya berisi lima hal pokok. (1) Pernyataan sebagai peserta. Biodata ringkas bupati/wali kota dan gambaran singkat daerah, serta prestasi nasional/internasional. (2) Berbagai program terobosan/ inovasi untuk memenangkan kesehatan, kemanusiaan dan perilaku baru berbasis informasi dan kebudayaan (4) Objek Pemajuan Kebudayaan yang mana, dari Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan daerah (PPKD) yang digunakan untuk menunjang terobosan/informasi. Apakah manuskrip, kesenian, tradisi lisan, teknologi tradisional, atau lainnya. (4) Pengelolaan wartawan/ media massa/ medsos untuk menunjang perwujudan perilaku baru. (5) Daftar link rujukan masing-masing bab. Dilengkapi lampiran PPKD lengkap. Sedangkan video, merupakan pendukung proposal. Durasinya 7-10 menit. Format Mp4, resolusi 720-1080. Dikirim ke pwianugerahkebudayaan@gmail.com.

Pendaftaran dibuka 1 September – 1 November 2021. Proses penjurian berlangsung 3-25 November 2021 oleh Tim Juri yang terdiri dari akademisi, pengamat seni/budaya, praktisi seni, dan wartawan kebudayaan. Tanggal 29-30 November 2021, Presentasi dan verifikasi 10 bupati/ wali kota yang proposal dan videonya terbaik. Tanggal 1 Desember 2021, Pengumuman Nominasi Calon Penerima AK-PWI 2022. Tanggal 9 Februari 2022 Penerimaan AK-PWI dalam HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

UNESCO: Indonesia Super Power Kebudayaan

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, dalam sambutannya mengingatkan bahwa UNESCO tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara super power di bidang kebudayaan. Oleh karena itu melalui AK-PWI ini kita ingin mencari bupati dan wali kota yang  mumpuni dalam bidang kebudayaan.

Ketua Panitia HPN Auri Jaya menambahkan, pilihan tema kali ini merupakan momentum menarik, terutama dalam mencari terobosan perilaku baru berbasis informasi dan kebudayaan, pada masa pandemi dan pasca-pandemi. Sedangkan Sekda Provinsi Sulawesi Hj. Nur Endang Abbas, selaku tuan rumah HPN 2022, mengajak para kepala daerah ambil bagian dalam anugerah ini. Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah HPN 2022 dengan baik. (Pokja AK-PWI).