Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menyapa warga di Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). (Antara Foto)
JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta tidak ada politisasi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang menjadi hak masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya,” kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.
Pada tahun politik seperti sekarang ini, lanjutnya, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya. Dulu, ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Statement (pernyataan) seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan, gitu,” kata Ganjar.
Dia menjelaskan penyaluran bansos dilakukan begitu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah diusulkan oleh Pemerintah dan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah rutin melakukan persiapan terkait penyaluran bansos.
Ganjar memulai rangkaian kampanye di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu, dengan menyapa warga dan pedagang di Pasar Kebon Agung.
Setelah mengunjungi Pasar Kebon Agung, Ganjar sarapan bersama warga di Warung Soto Mbah Lanjar yang berada tidak jauh dari pasar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (*)