BANDUNG – Kakanwil Kumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya membuka Rapat Kerja Teknis ( Rakernis ) UPT Pemasyarakatan se Jawa Barat bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 13 Juni 2023.
Sebanyak 42 Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan di Jawa Barat mengikuti Rakernis yang terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, Kepala Bapas, Kepala LPKA dan Kepala Rupbasan.
Selain Kepala Satker Pemasyarakatan se Jabar hadir pula dari Kadin, BNN, Ombudsman dan Yayasan AIR.
Rakernis ini akan dilaksanakan selama dua hari yang berlangsung sejak tanggal 13 – 14 Juni 2023, kata Kadiv Pemasyarakatan Kumham Jabar, Kusnali saat memberikan laporan kegiatan.
Dalam pembukaan Rakernis ini diisi dengan penampilan tarian warga binaan Lapas Perempuan Bandung yang sangat memukau.
Dalam kesempatan itu, dilakukan pula pengucapan Deklarasi Zero Halinar ( Handphone, Pungli dan narkoba ) sekaligus penandatanganan kerjasama dengan Kadin Propinsi Jabar, dan Yayasan AIR.
Dalam sambutannya, Kakanwil Andika menyampaikan kegiatan Rakernis ini harus bermanfaat yang dapat dirasakan masyarakat umum, warga binaan dan keluarga warga binaan.
Beberapa hal penting yang perlu dipahami untuk dilaksanakan seluruh pemasyarakatan di Jabar yang mana tugas dan fungsi pemasyarakatan merupakan tugas yang terintegrasi seluruh tugas dan fungsi yang ada di jabar.
Tusi pemasyarakatan merupakan Tusi yang sangat strategis di Kemenkumham sehingga fungsinya harus dilaksanakan dengan baik guna pelayanan bagi warga binaan dan perawatan pemeliharaan barang di Rupbasan.
Kakanwil Andika mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semua untuk tetap solid dan kompak dalam bekerja, berkinerja secara cepat untuk segera menyelesaikan sisa target kinerja 2023 dengan tuntas dan berkualitas, Tantangan utama saat ini adalah bagaimana menciptakan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang benar-benar berkualitas, bersih, dan bermartabat, terang Andika.
Tambah Andika, “Pembangunan zona integritas di UPT Pemasyarakatan merupakan ajang pembuktian bagi pribadi-pribadi pejuang untuk membangun organisasi yang sarat dengan kinerja unggul dan jauh dari penyelewengan. Reformasi birokrasi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karenanya, reformasi birokrasi harus dapat diwujudkan secara nyata; harus dapat memberikan sebuah perubahan besar tanpa banyak kata. ‘Reformasi adalah sebuah perjuangan penuh makna Permasalahan Pemasyarakatan yang muncul akhir- akhir ini berkutat pada sekitar permasalahan Kondisi dan Pelayanan di UPT Pemasyarakatan, baik di Lapas, Rutan maupun Bapas dan Rupbasan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil pun menyerahkan beberapa penghargaan diantaranya Lapas Cikarang sebagai penyetor PNBP terbanyak secara nasional.
