Oleh : Hendra J Kede Pertanyaan lebih detilnya adalah apakah Presiden memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan administrasi, semisal mengeluarkan Keputusan Presiden, yang memiliki implikasi hukum, khususnya!--more-->…
PROSES TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL Selamat malam, selamat tempuh tahun baru nan bahagia. Kawan-kawan tak terasa 2 tahun kepengurusan SMSI periode ini telah berlalu. Ditengah pusaran pandemi, berbagai pencapaian telah kita…
Ada yang bertanya apakah ritus, tradisi lisan, adat istiadat dan modal kultural lainnya, bisa menjadi bahan proposal Anugerah Kebudayaan-PWI 2022? Apakah video kegiatan kepala daerah yang sudah pernah dibuat sebelumnya, bisa…
Beberapa waktu terakhir ini ada beberapa tulisan yang bernada menggugat penanganan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers. Khususnya dari kalangan media yang merasa diperlakukan tidak adil, karena karya jurnalistik mereka…
By Asyari Usman Judul tulisan ini lebih-kurang bermakna “menjalankan kekuasaan dengan cara menakut-nakuti”. Kalau Anda buka kamus, kemungkinan besar arti “reign of fear” (ROF) itu adalah “pemerintahan ketakutan”. Pada…
Bagaimana kehidupan pers di usia 76 tahun Indonesia Merdeka? Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai orang pers, saya merasa banyak sekali hal yang harus kita perbaiki. Itupun kalau ada kesadaran di kalangan pers itu…
Oleh: Amir Machmud NS (“Jika PPKM diperpanjang dan hasilnya sama saja, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti...” “Pakar Sarankan PPKM Darurat Diperpanjang sampai Manchester United Juara EPL”). TEKANAN keadaan terkadang…
Oleh: Amir Machmud NS Pemuda aktivis keagamaan menyampaikan ungkapan kegalauan, ”Pak, sebenarnya mana sih yang benar? Saya jadi bingung, sepertinya informasi-informasi yang muncul kok bersilangan seperti ini. Maka saya sering…
Oleh : M.Mufti Mubarok (3M) Saya kadang bertanya tanya di saat pemerintah mengalakkan program vaksinasi massal dimana mana, melakukan prokes superketat, alat tes covid beraneka ragam dilakukan dan sekarang kebijakan baru PPKM…
Jakarta – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, mengenakan pajak pada jasa pendidikan, termasuk opsi mengenakan pajak…
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.