Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V memberikan persetujuan terhadap anggaran dan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Serta, Komisi V menyetujui rencana kerja dan anggaran kedua lembaga negara yakni Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS).
Pemaparan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPP/BASARNAS F. Henry Bambang Soelistyo yang digelar secara fisik dan virtual, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
“Dengan adanya persetujuan dari seluruh Fraksi yang ada di Komisi V DPR RI, maka Komisi V DPR RI menyepakati nota keuangan tahun 2022 dengan rincian program masing-masing Direktorat Jenderal yang telah disampaikan dan dibacakan bersama oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara,” ujar Lasarus sembari mengingatkan masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk menyerahkan bahan tertulis jenis dan belanja paling lambat 30 hari setelah UU tentang APBN ditetapkan dalam Rapat Paripurna mendatang.
Ke depannya, sambung politisi PDI-Perjuangan itu, bahan tertulis tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai bahan pengawasan. Adapun, secara lebih rinci dan detail anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara tersebut yaitu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp100,59 triliun, Kemenhub sebesar Rp32,93 Triliun. Selanjutnya anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp3,10 triliun, anggaran BMKG sebesar Rp3,10 triliun dan anggaran BNPP/BASARNAS sebesar Rp1,96 riliun.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI H.A Bakri dalam interupsinya menyampaikan pendapat secara khusus ditujukan kepada Kementerian PUPR untuk lebih fokus memprioritaskan program padat karya. “ “Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR dalam anggaran tahun 2022 perlu mengalokasikan anggaran tersebut secara tepat dengan memprioritaskan program padat karya khususnya untuk membantu masyarakat Indonesia terdampak pandemi Covid-19,” tandas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (*/cr2)
Sumber: dpr.go.id
