JAKARTA – Untuk menangani masalah kemiskinan, Kementerian Sosial tidak bisa bekerja sendirian melainkan perlu menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda), salah satunya Provinsi Bengkulu.
Seperti dikutip dari situs kemensos.go.id, “Kami dukung penanganan kemiskinan oleh pemda dan menerima usulan pahlawan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Bengkulu di Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengaku, banyak mendapat pencerahan dari Mensos terkait penanganan kemiskinan meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial.
“Sudah beberapa tahun lalu, kami menawarkan membangun Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltkesos) di Bengkulu untuk regional Sumatera sebagai upaya peningkatan SDM di bidang kesejahteraan sosial,” ungkap Rohidin.
Seiring perkembangan bidang pekerjaan sosial dan kebutuhan SDM profesional untuk layanan kesejahteraan sosial maka kehadiran Poltekesos menjadi penting.
“Perlu sertifikasi profesi dan SDM profesional jadi kebutuhan, tapi semua rencana tentu saja harus disinkronkan dengan program-program Kemensos,” katanya.
Selain itu, untuk perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya sudah berjalan dengan baik.
“Secara nasional, alhamdulillah dari sisi distribusi PKH kepada masyarakat paling cepat dengan cakupan layanan yang cukup bagus,” ungkap Rohidin.
Sedangkan, untuk pemberdayaan ekonomi akan diwujudkan dengan pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi pelaku dari kalangan rumah tangga.
“Kami mendorong hadirnya komunitas UMKM di setiap kelurahan dan desa dengan berbagai produk unggulan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat miskin,” terangnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR, Mohammad Saleh; Dirjen Rehabilitasi Sosial, serta Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM). (*/cr2)
