Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengungkapkan dukunganya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam meningkatkan optimalisasi rencana kerja Komnas HAM. Optimalisasi rencana kerja yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas program pemajuan dan penegakan HAM, meningkatkan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
“Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2022 khususnya dalam meningkatkan kualitas program pemajuan dan penegakan HAM, meningkatkan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” papar Herman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan satuan kerjanya Komnas Perempuan, di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Lebih dari itu, masih kata politisi PDI-Perjuangan itu, Komisi III DPR RI juga mendukung dan akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan di APBN perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
Di samping itu, Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh institusi penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian kasus HAM dalam mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan komunikasi dengan pemerintah untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM melaporkan kepada Komisi III, bahwa Komnas HAM telah mendapatkan 2.331 kasus aduan dugaan pelanggaran HAM selama 2021. Jumlah tersebut merupakan hasil konversi dari 3.758 berkas yang diterima Komnas HAM sampai September 2021. “Masuk melalui pengaduan dan kemudian dibagi melalui mediasi dan pemantauan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Pada Januari, Komnas HAM menerima 233 aduan, Februari 258, Maret 303, April 256, Mei 217. Kemudian Juni 257 aduan, Juli 220, Agustus 224, dan September sebanyak 363 aduan. Adapun dari klasifikasi wilayah, aduan tertinggi berasal dari DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat dan Sumatera Utara. “Kalau kita lihat klasifikasi wilayahnya, tiga terbesar masih tetap yang sama, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara,”
Sumber : dpr.go.id
