JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bekerja sesuai dengan fungsinya. Politikus PDIP itu berpesan jangan sampai Bawaslu malah membuat was-was masyarakat saat periode Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.
Jokowi juga menekankan agar Bawaslu bekerja secara tegas dan tanpa ragu.
“Harus tegas, tidak boleh ragu. Tapi jangan sampai Bawaslu malah jadi badan pembuat was-was pemilu,” kata Jokowi saat memberi kata sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, di Jakarta, Sabtu (17/122022).
Jokowi meminta Bawaslu tidak membuat masyarakat segan dalam memilih kandidat saat pemilu dan membuat was-was para peserta ketika bersosialisasi atau kampanye. Dengan kata lain, ia meminta suasana pemilu harus tetap meriah sebagai bagian dari demokrasi.
“Harus ingar-bingar pemilunya. Jangan sampai menyelenggarakan pemilu senyap, kelihatan tidak ada apa-apa, ya, enggak benar juga,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Bawaslu mensosialisasikan peraturan terkait pemilu secara jelas kepada seluruh pihak.
Jokowi mengatakan jangan sampai ada pihak yang bisa mengelak dan beralasan tidak tahu peraturan pemilu, sehingga membuat pelanggaran.
“Kalau ada aturan main disosialisasikan. Jangan sampai dipanggil dia mengelak (terus bilang) ‘Saya enggak tahu belum ada sosialisasi’,” kata dia.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan Bawaslu harus memiliki integritas dan melakukan pengawasan secara adil dan tidak berpihak.
“Menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, tidak usah ragu-ragu dan tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak,” kata Jokowi.
Anies Curi Start?
Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan oleh warga berinisial MT soal kunjungannya ke Aceh karena diduga melanggar aturan Pemilu 2024.
Menurut laporan MT, Anies menandatangani petisi dukungan jadi presiden pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Bawaslu menyatakan tak menemukan pelanggaran dalam peristiwa itu. Tetapi, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies tersebut kurang etis. Anies dinilai telah melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri start kampanye Pilpres 2024.
Respons Bawaslu tidak membuat puas pihak yang menganggap Anies melakukan ‘kampanye kepagian’.
Kelompok yang menamakan diri Gerakan Tolak Pemilu Curang kemudian mendesak Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada Anies Baswedan dan Partai NasDem karena dinilai telah mencuri start kampanye Pilpres 2024.
Kelompok itu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu. Mereka mengenakan topeng Anies dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Kami ingin Bawaslu dan KPU memberikan teguran kepada Anies Rasyid Baswedan dan partai pendukungnya,” kata orator Popal di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (16/12).
Kelompok itu menilai Anies tak etis karena melakukan kampanye di luar jadwal. Mereka khawatir manuver Anies itu diikuti kandidat calon presiden lainnya.
Mereka juga menilai manuver Anies tak adil bagi kandidat lain. Menurut mereka, kandidat lain mengikuti aturan kampanye yang berlaku.
“Kami memberikan kartu merah kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan,” ujarnya.
Unjuk rasa hanya berjalan sekitar 15 menit. Tak ada perwakilan Bawaslu yang menerima perwakilan massa aksi. Massa pun membubarkan diri.
Bawaslu Ditakuti
Jokowi mengatakan Bawaslu ditakuti oleh para peserta pemilu dari calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon gubernur.
Hal itu disebut Jokowi didasarkan pengalamannya saat dipanggil Bawaslu DKI Jakarta ketika berkontestasi sebagai peserta Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.
Jokowi mengaku grogi saat dipanggil oleh Bawaslu ketika itu.
“Saya enggak ngerti kesalahan apa. Saya dipanggil. Sebelum datang saya grogi. Artinya bapak ibu ini (anggota Bawaslu) ditakuti dan disegani,” ujarnya di hadapan anggota Bawaslu dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, di Jakarta, Sabtu.
Jokowi bercerita dirinya merasakan ketakutan jika dipanggil oleh lembaga tersebut. Ketakutan itu kian menjadi jika panggilan dari Bawaslu merupakan peringatan terakhir.
“Apalagi diberi tahu ini peringatan terakhir. Pak Cagub, Pak Capres, ngeri semuanya karena saya pernah ngerasakan,” tuturnya.
Jokowi meminta agar Bawaslu tidak hanya berhenti pada pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, Bawaslu juga harus memiliki indeks kerawanan pemilu.
Jokowi juga berpesan agar Bawaslu tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran pemilu, namun juga meningkatkan upaya pencegahan.
Menurut Jokowi, Bawaslu harus mencegah sejak dini benturan sosial yang dapat disebabkan oleh kegiatan pemilu.
“Gesekan sekecil apa pun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar,” kata Jokowi. (*)
