Jakarta,_ Hak angket Pemilu 2024 digulirkan PKB, PKS dan PDIP pada rapat paripurna DPR RI Selasa 5 Maret 2024 di Senayan Jakarta. Banyak kalangan pertanyakan, ini aspirasi rakyat ditengah beras langka dan harganya melonjak? Atau ansih hanya kepentingan segelintir elit politik belaka? Tentunya, perut rakyat jauh lebih mendasar dan penting dari hak angket DPR Pilpres 2024, kenapa? ucap Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Jakarta Selasa 5/3/2024.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 13 tahun sejak 2011 dampingi ekonomi rakyat ini menegaskan, keberadaan negara termasuk DPR RI adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tak boleh ada perut rakyat yang kosong atau kelaparan. Itu amanah konstitusi termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Lebih dari itu, tak ada DPR RI tanpa keberadaan rakyat.
Seharusnya Paripurna DPR RI hari ini berikan jawaban solutif segera atasi kelangkaan dan melonjaknya harga beras karena itu sangat fundamental. Lebih dari itu, menduga adanya pelanggaran atau kecurangan pemilu harus dibuktikan melalui kanal hukum dan kanal demokrasi yang berlaku.
Lewat bawaslu dan MK RI. Karena hak angket tak bisa batalkan hasil pemilu karena KPU, Bawaslu dan DKPP RI bukan lembaga negara yang bisa di angket oleh DPR RI. Apalagi berseliwiran informasi untuk jadi DPR RI butuh Rp 20-30 M, DPRD Provinsi Rp 10-15 M dan DPRD Kab/Kota Rp 4-5 M. Jadi hak angket DPR yang digulirkan laksana menyelidiki dan adili diri sendiri.
Perut rakyat jauh lebih mendasar dan penting dari hak angket yang digulirkan PKB, PKS dan PDIP atas kecurigaan kecurangan Pemilu 2024. Hak angket bukan aspirasi rakyat melainkan kepentingan segelintir elit politik. Rakyat ingin bisa kail rezeki hidupi keluarga dan sekolahkan generasi penerus bangsa.
Rakyat ingin segera turunkan harga dan hilangkan kelangkaan beras, pungkas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Ketua Umum APKLI Perjuangan