Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berkualitas dengan konsep asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Peluncuran diikuti serentak oleh Sekolah Rakyat seluruh Indonesia dan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang berada dilingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 11.10 Wita, lalu melakukan peninjauan ke kelas, lab komputer, perpustakaan, lab biologi, teater mini, ruang makan, dan asrama. Cuaca mendung tidak memudarkan suasana hangat, Presiden disambut penampilan yel-yel dan kesenian Banjar serta berinteraksi dengan siswa.
Selepas meninjau, Presiden secara simbolis menekan tombol sirine tanda peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi. Di sana, perwakilan siswa Sekolah Rakyat dari seluruh Indonesia sudah siap menyambut Presiden dengan berbagai penampilan khusus seperti paduan suara, teater, pidato, hingga atraksi baris variasi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Sosial dan seluruh Kementerian/Lembaga yang berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai suatu terobosan dan langkah berani dalam pengentasan kemiskinan.
“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini, dan saya terus terang saja cukup bahagia, cukup besar hati, saya terharu sebetulnya melihat dampak daripada upaya kita,” kata Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik lokasi dengan kapasitas 15.945 siswa dan didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
“Perlu kami sampaikan bahwa total ada 166 titik, yang tersebar di 34 provinsi dan 131 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Pada tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan ini masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan aset pemerintah daerah. Namun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat yang sudah mulai dibangun secara bertahap.
Ke depan, Presiden Prabowo menargetkan akan berdiri 500 sekolah rakyat dengan daya tampung tiap sekolah 1.000 siswa. “Saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500 (titik), dan tiap sekolah nanti ujungnya, sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1000 murid,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyampaikan rasa bangga dan terharu dengan perubahan siswa setelah 6 bulan di Sekolah Rakyat, dibuktikan melalui penampilan siswa yang menakjubkan serta banyak prestasi yang telah ditorehkan.
“Sulit saya tahan air mata juga, sama dengan Mensos. Kita terharu kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa kita teringat? Bayangkan, kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani,” ungkap Presiden.
Tak sekadar akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga didesain sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah. Diantaranya pemberdayaan orang tua siswa, perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan untuk orang tua dan siswa melalui PBI-JK, keluarga mendapatkan bansos lengkap seperti PKH dan Sembako, dan menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di Sekolah Rakyat, siswa tidak hanya dibekali pengetahuan tapi juga pendidikan karakter dan keterampilan. Proses hilirisasi telah disiapkan sejak siswa masuk ke Sekolah Rakyat melalui DNA Talent Mapping.
Para siswa dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi sesuai dengan minatnya, baik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun yang ingin bekerja sesuai keterampilan dan keahlian.
Sebagai informasi, peresmian ini turut hadir Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah lainnya.
(*)
