JAKARTA – Dalam sesi tanya jawab debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (12/12/2023), Prabowo Subianto mengkritik Ganjar terkait banyaknya petani yang mengeluh sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah.
Prabowo menyebut para petani minta agar pengadaan pupuk dapat disederhanakan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengingatkan Prabowo bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jateng, namun juga di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kalimantan Timur.
Tangkisan Ganjar berlanjut
saat mantan Gubernur Jateng itu berbicara di Rakorpimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Ganjar menilai Prabowo kurang bepergian jauh alias tak cukup mengeksplorasi banyak tempat di Indonesia terkait kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Tegas Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Provinsi Jateng, tempat terakhirnya memimpin selama dua periode.
“(Soal) Pupuk. Saya sampai ditanya sama Pak Prabowo di debat kemarin. Sayangnya, beliau pikniknya saja kurang jauh,” kata Ganjar.
Ia mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Dia juga mengaku sudah berkeliling Indonesia untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat di akar rumput.
Ganjar mengatakan dirinya terbiasa mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat di akar rumput. Menurut dia, hal itu dilakukan karena dirinya juga berasal dari kalangan bawah.
“Dikiranya itu (kelangkaan pupuk) terjadi di kampung saya saja (di Jawa Tengah). Tidak. Untungnya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Untungnya saya berkeliling dan mendengarkan langsung dari pelaku (petani) yang ada di paling bawah,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam debat Selasa malam, menyinggung Prabowo yang pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.
Menurut Ganjar, data petani di Indonesia saja tidak pernah beres. Sehingga, jika data petani dikelola dengan baik, maka distribusi pupuk bersubsidi dapat merata dan tepat sasaran. Selain itu, menurut Ganjar, kuota pupuk juga tak boleh dibatasi. (*)
