Anggota DPR RI Komisi XIII, Edison Sitorus, bersama Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Banten, Muhamad Khapi, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Cilegon, Rutan Kelas IIB Pandeglang, dan Lapas Kelas III Rangkasbitung. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pelayanan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah tersebut.
Di Lapas Kelas IIA Cilegon, Edison Sitorus mengapresiasi upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak WBP dengan pelaksanaan kewajiban mereka melalui program pembinaan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Lapas Cilegon dalam menjaga keseimbangan ini. Pemenuhan hak seperti kunjungan dan asimilasi berjalan baik, sementara program pembinaan memberikan kontribusi positif bagi WBP,” ujarnya, Sabtu (13/01).
Muhamad Khapi menambahkan, “Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas ini agar hak dan kewajiban WBP terjamin. Dukungan dari DPR RI menjadi semangat kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik.”
Sementara itu, di Rutan Kelas IIB Pandeglang, perhatian difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pembinaan yang mendukung kenyamanan serta pemenuhan hak WBP.
“Kami sangat mengapresiasi kondisi infrastruktur Rutan Pandeglang yang terus diperbaiki. Hak-hak dasar WBP, seperti kunjungan keluarga dan program asimilasi, berjalan dengan baik. Ini adalah contoh nyata komitmen untuk memberikan layanan optimal,” ungkap Edison.
Plt. Kakanwil Ditjenpas Banten menegaskan pentingnya pemerataan layanan di seluruh lapas dan rutan. “Kami memastikan bahwa setiap WBP mendapatkan haknya secara adil. Peningkatan fasilitas terus menjadi fokus utama kami agar pelayanan dan pembinaan semakin optimal,” jelasnya.
Kunjungan ke Lapas Kelas III Rangkasbitung menjadi puncak apresiasi atas inovasi pembinaan berbasis keterampilan yang berorientasi pada kemandirian. Program pelatihan seperti pembuatan gitar, cobek, meja, dan kursi, serta akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk Paket A, B, dan C, mendapat perhatian positif.
“Lapas Rangkasbitung menunjukkan bagaimana pembinaan yang inovatif dapat membekali WBP dengan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ini adalah bukti nyata peran pemasyarakatan dalam membentuk individu yang produktif,” kata Edison.
Muhamad Khapi menyampaikan, “Program kemandirian ini tidak hanya memberdayakan WBP tetapi juga menjadi bukti komitmen kami memberikan hak pendidikan kepada semua, termasuk WBP. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan program ini terus berkembang.”
Kunjungan ini menunjukkan sinergi yang erat antara DPR RI dan Ditjenpas dalam membangun sistem pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan, pelayanan, dan pemenuhan hak WBP secara menyeluruh dan berkelanjutan.
