Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki data warga dengan kondisi miskin ekstrem.
Hal itu bertujuan agar program Pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dapat tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Semarang, Kamis.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan. Sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” kata Wapres di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang.
Data terkait warga dengan kemiskinan ekstrem saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Wapres meminta DTKS, khususnya di daerah prioritas, untuk segera dimutakhirkan.
Wapres meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lima bupati daerah prioritas untuk saling berkoordinasi untuk merumuskan program guna menyelesaikan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas tersebut.
Lima kepala daerah di kabupaten prioritas tersebut ialah Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Plh. Bupati Banjarnegara Syamsudin.
“Saya minta Saudara-saudara sekalian untuk mempelajari berbagai macam program dan kemudian mengupayakan agar berbagai program tersebut diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” tutur Wapres.
Berdasarkan DTKS, penduduk miskin ekstrem lima kabupaten prioritas tercatat sebanyak 197.520 orang di Brebes, 124.270 orang di Pemalang, 116.330 orang di Banyumas, 92.190 orang di Kebumen dan 67.010 orang di Banjarnegara.
Wapres mengatakan data tersebut harus segera dimutakhirkan agar program penyelesaian kemiskinan dapat tepat sasaran dan angka kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut mencapai nol persen pada akhir 2021.
“Ini kombinasi dengan lima kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi target sampai 2021 akhir ini, supaya lima kabupaten itu sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem,” ujar Wapres.
