JAKARTA – Masa Kepemimpinan Nasional hasil Pilpres 2024 adalah lima tahun (2024-2029). Walau bukan waktu yang panjang, namun dengan base on management and strategy atau super accelerated learning by doing, Prabowo Gibran mampu jemput puncak bonus demografi 2030.
Indonesia, laksana pasien, resep dokter hanya satu: tegak lurus lanjutkan, percepat dan sempurnakan Legacy Presiden Joko Widodo. Yaitu rekonsiliasi, pembangunan infratruktur, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan SDM, restrukturisasi birokrasi, optimalisasi teknologi (digitalisasi) dan inovasi milenial – gen Z, dan ekonomi rakyat UMKM naik kelas, ucap Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, 5/1/2024.
Lebih lanjut, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) menuturkan, tax rasio minimal 15% dari PDB dari 10,39%, rasio kewirausahaan minimal 8-10% dari 3,49%, pendapatan per kapita 12 ribu USD dari 4.500 USD, dan pertumbuhan ekonomi minimal 7% dari 5% untuk keluarkan Indonesia dari negara MIT (midle income trap), Indonesia mampu rengkuh pada tahun 2027 dengan syarat keberadaan Badan Penerimaan Negara RI langsung dibawah Presiden. Sebagai satu kesatuan tegak lurus lanjutkan, percepat dan sempurnakan legacy Jokowi lainnya. Kenapa?
Untuk realisakan hal tersebut pada 2027 butuhkan anggaran sangat besar. Indonesia harus mampu lejitkan PDB dari Rp 19.588 trilyun atau 1,42 trilyun USD. saat ini jadi Rp 60 ribu trilyun atau 4,2 trilyun USD. Atau APBN RI Rp 9 ribu trilyun per tahun. Indonesia mampu asal mau?, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh, Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Mantan Pembantu Rektor V Universitas Darul ‘Ulum Jombang Jawa Timur.
Ketua Umum APKLI Perjuangan ini ungkapkan, Indonesia negara kepulauan terbesar, terkaya, dan paling strategis di dunia. Penduduk Indonesia terbesar ke-4 didunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Bukan saja jadi negara maju, adil dan makmur, Indonesia mampu jadi negara adidaya di dunia asal mau. Karena segala syarat dan prasyaratnya ada di negeri ini.
Atau masih sangat besar sekali sumber penerimaan negara yang berserakan diseluruh wilayah NKRI dan di luar negeri. Namu harus dikelola dengan baik dan benar, dipegunakan sebesar-besar untuk rakyat bangsa dan negara.
Oleh karena itu, bukan saja sebuah kebutuhan, lebih dari itu, keberadaan Badan Penerimaan Negara RI adalah urgensi bagi Indonesia. Adalah sebuah jawaban jenius Prabowo Gibran hadirkan Badan Penerimaan Negara RI jika diberi mandat rakyat pada Pilpres 2024 jadi Presiden dan Wapres 2024-2029.
Tanpa bermaksud dahului kehendak Tuhan, Perpu Badan Penerimaan Negara RI jadi urgensi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran pasca dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024.
Menurut Cah Ndeso Asli Pinggir Utara Sungai Brantas Pelosok Kampung Mojokerto Jawa Timur ini, potensi pajak dan bea cukai masih sangat besar. Termasuk pajak valuta asing yang butuhkan UU Valuta Asing. Demikian pula, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur beserta interkoneksinya, serta optimalisasi teknologi dan digitalisasi, ekonomi rakyat UMKM, inovasi milenial dan gen Z. Juga sumber non pajak dan bea cuka lain yang masih berserakan. Indonesia mampu asal mau!!!! *
