JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menghadapi lonjakan kejahatan digital dengan menyatukan sistem pelaporan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Republik Indonesia. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai laporan masyarakat, mulai dari penipuan online, judi daring, hingga pemerasan berbasis seksual (sextortion).
Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga, yang berfokus pada penyederhanaan alur koordinasi serta percepatan penanganan kasus di ruang siber.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan tren kejahatan digital saat ini menunjukkan peningkatan signifikan dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/04/2026).
Menurut Meutya, perubahan paling mendasar terletak pada sistem kerja. Proses birokrasi yang sebelumnya mengandalkan surat-menyurat antar lembaga kini akan disederhanakan melalui sistem terpadu, sehingga laporan masyarakat dapat ditindak lebih cepat dan efisien.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan. Nomor layanan darurat seperti 110 dan 112 direncanakan digabung dalam satu command center, guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan.
“Kami ingin command center menjadi lebih efisien, sehingga masyarakat yang ingin melapor bisa langsung ditangani tanpa hambatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kerja sama ini akan memperkuat respons cepat di lapangan.
“Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” tegasnya.
Dengan integrasi ini, pemerintah menargetkan pemangkasan waktu penanganan kasus secara signifikan, sekaligus memastikan setiap laporan kejahatan digital dapat ditindaklanjuti dengan cepat guna menekan risiko korban di masyarakat.
Lebih lanjut, kerja sama ini juga mencakup edukasi publik, penguatan keamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama dalam menangani tindak pidana siber tanpa kendala teknis.
