BANYUMAS — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan sampah sebagai prioritas nasional membuka babak baru dalam politik kebijakan lingkungan Indonesia.
Dalam kunjungan ke TPST BLE Banyumas, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mendorong replikasi model pengelolaan sampah terpadu. Target pengendalian sampah dalam 2–3 tahun menjadi ambisi besar yang membutuhkan konsistensi lintas sektor.
Dukungan anggaran dari pusat dan klaim adopsi di 13 kabupaten menjadi sinyal awal. Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan tantangan struktural—mulai dari kapasitas daerah hingga tata kelola.
Di sisi lain, pendekatan yang mengaitkan sampah dengan ekonomi, termasuk produksi genteng murah untuk program perumahan, menunjukkan upaya mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan kesejahteraan sosial.
Pemerintahan Prabowo Subianto kini menghadapi ujian klasik: memastikan bahwa prioritas tidak berhenti sebagai narasi, tetapi menjadi sistem yang berjalan. (herman)
