Jakarta – Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp67 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi dan perbaikan tata kelola program prioritas nasional.
Pemangkasan tersebut membuat total anggaran program MBG turun dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengurangan anggaran dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama pelaksanaan MBG.
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini masih menghitung skema terbaik untuk melakukan penghematan tanpa mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
“Presiden sedang menghitung bagaimana penghematan dilakukan tanpa mengganggu efektivitas program dalam memberikan makanan bergizi kepada murid sekolah,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang difokuskan untuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Meski demikian, sejak mulai berjalan program tersebut kerap menjadi perhatian publik karena besarnya kebutuhan anggaran, distribusi pelaksanaan di daerah, hingga sejumlah kasus keracunan makanan.
Pemerintah mengklaim jangkauan program MBG terus mengalami peningkatan di berbagai daerah.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal anggaran. Dana tersebut disebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Purbaya juga menegaskan pemerintah tengah melakukan pembenahan manajemen program, termasuk sistem belanja yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah sedang memperbaiki manajemen MBG dan tata kelola penggunaan anggarannya agar lebih efektif,” katanya.
Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas utama, namun evaluasi dan efisiensi akan terus dilakukan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
