Pusaran.co- KETUA Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan respons terkait sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan dinilai sejumlah pihak masih berada di area “abu-abu”. AHY memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dan lumrah terjadi.
Menurut AHY, menghangatnya tensi politik merupakan realitas yang biasa dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan seluruh elemen politik untuk tetap menjaga ketenangan mengingat perjalanan menuju pemilu berikutnya masih cukup panjang.
“Terkait dengan isu politik, saya rasa biasa ya dinamis, dan saya rasa wajar-wajar saja kalau politik kadang menghangat. Tetapi mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2024 menuju 2029 juga masih agak lama. Jadi saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu,” ujar AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pentingnya Checks and Balances
AHY menekankan bahwa esensi demokrasi yang sehat terletak pada fungsi checks and balances. Berdasarkan rekam jejak Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan, ia menilai setiap posisi memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada rakyat.
“Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Bagaimana menjadi the ruling party harus menjaga betul pemerintahan yang sukses agar bisa men-deliver semua janji kampanye. Sebaliknya, ketika jadi oposisi, tentu punya kepentingan memberikan pandangan bahkan kritik yang konstruktif dan solutif,” urai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Ia menambahkan bahwa kedewasaan berdemokrasi ditandai dengan kemampuan elite politik untuk meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan. Fungsi kontrol di parlemen, menurutnya, tetap mutlak diperlukan tanpa memandang sistem pemilu yang dianut.
Desakan PKB dan Jawaban PDIP
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, sempat mendesak PDIP untuk segera menentukan posisi politik yang tegas. Jazilul meminta partai berlambang banteng tersebut tidak bersikap mendua agar soliditas pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo tidak terganggu oleh ketidakpastian sikap politik.
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden,” tegas Jazilul, Kamis (18/6/2026).
Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa posisi partainya sudah jelas berdasarkan mandat Rakernas, yakni sebagai partai penyeimbang. Said menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi mutlak seperti di negara Barat.
“Sesuai keputusan Rakernas, PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Jika kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dinilai bagus untuk rakyat, kami berkomitmen mendukung. Sebaliknya, jika kurang bagus, kami akan mengingatkan secara konstruktif,” pungkas Said.
