Pusaran.co- Pemerintah Indonesia berencana memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sejumlah program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) senilai US$15 miliar, menurut draf peraturan presiden yang tengah disiapkan pemerintah.
Dikutip dari Reuters, rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, fasilitasi, dan pemanfaatan AI, terutama dalam program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam draf itu, pemerintah menilai AI berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau sekitar US$366 miliar pada 2030.
Draf peraturan presiden tersebut memuat peta jalan adopsi AI di kementerian dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029. Tujuannya bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global.
Reuters melaporkan draf aturan itu belum pernah diberitakan sebelumnya dan saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo.
Wahyudi Djafar, analis teknologi yang ikut menyusun bagian dari regulasi tersebut sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, mengatakan perusahaan seperti Meta, IBM, dan Microsoft turut berkontribusi dalam penyusunan draf tersebut.
Microsoft sebelumnya juga telah mengumumkan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk memperluas layanan cloud dan AI di Indonesia.
Dalam program makan bergizi gratis, AI direncanakan digunakan untuk menyusun menu sesuai karakteristik tiap daerah, memantau higienitas dapur, memprediksi kebutuhan makanan, mendeteksi potensi masalah dalam pelaksanaan program, serta mengintegrasikan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini saat terjadi keadaan darurat.
Program makan gratis sendiri belakangan menjadi sorotan karena persoalan transparansi.
Reuters mencatat kepala program tersebut diberhentikan dan ditangkap pada awal bulan ini. Selain itu, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam pembangunan dapur.
Standar keamanan dan respons darurat juga menuai kritik setelah puluhan ribu anak mengalami keracunan makanan pada tahun lalu. Program ini juga memunculkan kekhawatiran soal efisiensi belanja di tengah ruang fiskal pemerintah yang terbatas.
Draf regulasi menyebut otomatisasi berbasis AI dapat membantu organisasi mencapai efisiensi yang signifikan sekaligus menekan biaya operasional. Selain di program makan gratis, AI juga direncanakan digunakan untuk menganalisis pemeriksaan kesehatan dalam program cek kesehatan gratis dan pengujian tuberkulosis.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai Indonesia belum siap menjadi pengembang AI. Hal itu antara lain disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, termasuk chip, serta masih minimnya tenaga kerja dengan keterampilan AI.
Guru Besar AI Bina Nusantara University, Derwin Suhartono, menilai Indonesia masih belum kompetitif dalam perlombaan AI dan berisiko hanya menjadi konsumen produk yang dijual perusahaan asing. Ia mengatakan pemerintah memang dapat memanfaatkan AI dalam program-programnya jika memiliki peta jalan yang terstruktur dan tertata, namun hingga kini implementasinya masih sebatas retorika.
Regulasi tersebut dibangun di atas white paper yang diterbitkan tahun lalu.
Dalam draf itu, pemerintah kembali menegaskan rencana pembentukan sovereign AI fund yang pengelolaannya terutama akan ditangani oleh Danantara Indonesia.
Pemerintah juga mengusulkan insentif fiskal bagi peneliti AI serta penambahan talenta untuk menutup kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut.
Bersamaan dengan rencana adopsi AI itu, pemerintah juga menyiapkan draf aturan pendamping yang mewajibkan lembaga pemerintah melaporkan risiko terkait AI, termasuk penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyalahgunaan deepfake.
