Pusaran.Co- Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Dalam penguatan program tersebut, pemerintah memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta masyarakat yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kelompok 3B dipilih sebagai prioritas karena intervensi gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif dalam upaya menekan angka stunting.
“Perbaikan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki dampak paling besar dalam mencegah stunting. Karena itu, kelompok ini menjadi fokus utama dalam penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Qodari.
Selain memperkuat intervensi bagi kelompok rentan, pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi akses maupun ketersediaan layanan.
“Kami ingin memastikan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga memperoleh layanan yang optimal. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata,” katanya.
Qodari menilai Program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena makanan bergizi disalurkan secara rutin selama kegiatan belajar di sekolah berlangsung.
Menurutnya, pemerintah kini tengah melakukan berbagai pembenahan agar kualitas pelaksanaan program semakin meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga standar kebersihan dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Penyempurnaan terus dilakukan agar makanan yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas, higienitas, dan tata kelola pelaksanaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga pelaksanaannya semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Seluruh proses evaluasi dan penguatan program tersebut, lanjut Qodari, mendapat perhatian langsung dari Presiden sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.
