PUSARAN.CO – Pemerintah membuka peluang ada pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Opsi ini dibuka dalam rangka tata kelola program tersebut.
Sehingga kantin bisa menggantikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,”, Senin (20/7/2026).
Penerima MBG hanya diterima oleh masyarakat dari desil bawah
Selain itu, pemerintah kata Agustina, membuka opsi penerima MBG hanya diterima oleh masyarakat dari desil bawah, dan anak dari keluarga mampu tidak lagi menerimanya.
“Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan,” ujarnya.
Agustina mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ingin data penerima manfaat diperbaiki hingga data SPPG.
Semua kajian, kata Agustina, diminta untuk dilakukan dengan benar dan tidak terburu-buru.
“Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan ‘oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG’. Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya bener-bener bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua,” ungkapnya.
MBG per porsi sebesar Rp 15.000 utamanya untuk daerah 3T
Selain data MBG, Prabowo, lanjut Agustina, juga memperbolehkan BGN untuk mengkaji kembali anggaran MBG per porsi sebesar Rp 15.000 utamanya untuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik rencana BGN untuk melakukan refocusing dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yahya menilai, BGN sebaiknya memfokuskan penerima manfaat MBG untuk balita hingga anak SMP.
Siswa SMA tidak lagi mendapat MBG
“Yang perlu mendapat perhatian asupan gizi secara serius yaitu balita, anak-anak PAUD, SD dan SMP. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi yang tinggi,” kata Yahya, saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).
Dia mengusulkan, BGN untuk mempertimbangkan agar siswa SMA tidak lagi mendapat MBG.
“Jika BGN ingin melakukan refocusing yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dikasih MBG adalah siswa-siswa SMA karena masa pertumbuhannya sudah tidak terlalu terpengaruh dengan tambahan asupan gizi,” ujar dia.
Ia juga menyambut baik mengenai rencana untuk membatasi penerima manfaat dari desil 8 sampai 10.
Namun, ia mengingatkan agar penerapannya harus hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
