PUSARAN.CO – Muhammad Luthfi menempatkan kemampuan aparatur menerjemahkan kebijakan sebagai perhatian dalam pencalonannya menjadi anggota Komisi Nasional Disabilitas periode 2026–2031. Pekerja sosial asal Makassar ini ingin agar pemantauan pemenuhan hak disabilitas juga memeriksa kapasitas perencana dan pelaksana di instansi pemerintah.
Bagi Luthfi, persoalan pelaksanaan perlu diperiksa sampai ke orang dan lembaga yang menjalankan kebijakan. Ketersediaan aturan perlu diikuti pemahaman tentang kebutuhan warga, cara menyusun program, dan kemampuan menyediakan pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Dalam percakapan pada 19 Oktober 2026, ia menyampaikan arah kontribusi yang hendak dibawanya. “Saya akan berkontribusi dalam hal pemantauan khususnya terkait dengan kapasitas ASN,” kata Luthfi.
Perhatian itu berkaitan dengan pengalaman yang ia sebut sebagai “tiga tahun ini berkutat di isu kebijakan”. Luthfi melihat perlunya menelaah bagaimana aparatur memahami regulasi dan rencana aksi mengenai disabilitas, kemudian menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari. Temuan pemantauan diharapkan menjadi dasar rekomendasi penguatan kapasitas lembaga terkait.
Luthfi merupakan penyandang disabilitas netra, pekerja sosial profesional, coach, dan konsultan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Ia adalah alumnus STKS tahun 2013, lembaga yang kini dikenal sebagai Poltekesos. Ia kemudian menempuh Master of Social Work di Australia melalui Australia Awards Scholarships.
Saat ini ia memimpin Asosiasi Pekerja Sosial dengan Disabilitas Indonesia, lembaga otonom di dalam Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Kepemimpinan organisasi dan latar pekerjaan sosial menjadi bagian dari bekalnya dalam menghubungkan pengalaman warga dengan pembahasan kebijakan.
Menurut profil yang disampaikan dalam rangka pencalonannya, Luthfi menjadi bagian dari tim penyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar. Perhatiannya mencakup pendataan, perencanaan, dan akses ruang kota. Ia juga terlibat dalam audit aksesibilitas trotoar dan kegiatan pengorganisasian mahasiswa serta pelajar penyandang disabilitas.
Pengalaman tersebut berkaitan dengan pendekatan sosial dan hak asasi manusia yang digunakannya.Hambatan pada lingkungan dan penyelenggaraan pelayanan perlu diperiksa bersama dukungan keluarga, partisipasi komunitas, dan kebijakan pemerintah. Dengan cara pandang itu, penilaian terhadap akses tidak berhenti pada tersedianya fasilitas, tetapi juga pada pengalaman orang yang menggunakannya.
Gagasan Luthfi untuk KND mencakup penguatan kemampuan organisasi penyandang disabilitas. Ia ingin organisasi dapat menelaah rencana, mengajukan usulan, dan memantau pelaksanaan hak. Penguatan aparatur dan partisipasi warga menjadi dua sisi dari perbaikan pelaksanaan kebijakan yang ditawarkannya.
Apabila dikembangkan dalam kerja pemantauan, perhatian terhadap kapasitas aparatur dapat membantu memperjelas letak persoalan: apakah kebutuhan warga belum dipahami, perencanaan belum mengakomodasi aksesibilitas, atau pelayanan belum berjalan sebagaimana dirancang. Pemeriksaan semacam itu memerlukan pengalaman penyandang disabilitas sebagai sumber penilaian, selain dokumen dan penjelasan instansi.
Dalam materi pencalonan yang dibagikan, Luthfi disebut telah memasuki tahap masukan publik. Masyarakat diajak memberikan penilaian mengenai rekam jejak, integritas, pengalaman, serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Ruang masukan tersebut menjadi kesempatan untuk menguji kesesuaian gagasan calon dengan pengalaman pihak yang pernah bekerja bersamanya.
