PUSARAN.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Jakarta masih menjadi wilayah paling rentan terhadap dampak kenaikan muka laut yang diperparah oleh penurunan permukaan tanah (land subsidence).
Seperti dikutip Anatarnews, dalam dialog kebijakan nasional mengenai kenaikan muka laut di Jakarta, Senin (14/7), AHY mengatakan tekanan terhadap ibu kota tidak hanya berasal dari perubahan iklim, tetapi juga eksploitasi air tanah yang berlebihan serta tingginya laju pembangunan perkotaan.
“Jakarta adalah wilayah yang paling parah terdampak oleh kenaikan permukaan laut, yang diperparah oleh penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah secara berlebihan serta beban pembangunan perkotaan yang tiada henti.”
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan risiko tersebut, mulai dari penegakan aturan tata ruang hingga penguatan pengelolaan sumber daya air dari wilayah hulu hingga hilir.
AHY menekankan regulasi tata ruang harus ditegakkan secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan lahan yang dapat memperburuk kerentanan Jakarta.
Selain itu, kawasan resapan dan sumber air bersih perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sektor industri.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal akan membantu mengurangi risiko banjir rob di wilayah hilir sekaligus meningkatkan perlindungan bagi kawasan pesisir.
AHY mengingatkan banjir rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengancam kawasan permukiman, tetapi juga kawasan industri yang memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah menilai penanganan dampak kenaikan muka laut tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup aspek tata ruang, infrastruktur, dan konservasi lingkungan.
Giant Sea Wall Disiapkan
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah terus mematangkan proyek Giant Sea Wall di pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur tersebut dirancang membentang sepanjang 500 hingga 700 kilometer dengan kebutuhan investasi sekitar US$80 miliar dan waktu pembangunan diperkirakan mencapai 15 hingga 20 tahun.
Sambil menunggu proyek tersebut terealisasi, pemerintah juga menjalankan berbagai langkah mitigasi yang dapat segera dilakukan, termasuk rehabilitasi hutan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang pasang.
AHY menegaskan seluruh kebijakan tersebut berorientasi pada perlindungan masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
“Pada akhirnya, mandat utama kami adalah melindungi masyarakat, karena dampak lanjutan dari krisis ini sangat luas.”
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur semata tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan strategi perlindungan masyarakat yang berkelanjutan.
“Jika sebuah bendungan jebol, kita selalu bisa membangun kembali dan memperbaikinya. Namun, kita harus mempertimbangkan dengan cermat apakah sekadar menambal infrastruktur sudah cukup untuk benar-benar melindungi warga dan menjamin penghidupan mereka di masa depan.
