Perkembangan ekonomi global membawa dampak bagi perekonomian di tanah air. Lonjakan harga komoditas global di satu sisi menyebabkan naiknya penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti dari komoditas minyak, gas, batu, bara, nikel, hingga minyak sawit mentah atau CPO. Namun di sisi lain, juga menimbulkan dampak rambatan utama pada ekonomi Indonesia yaitu naiknya tekanan inflasi domestik yang akan menurunkan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, APBN akan dialokasikan secara tepat untuk menghadapi dampak eskalasi risiko global tersebut terhadap ekonomi di Indonesia.
“Dari sisi APBN, kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Bapak Presiden telah menginstruksikan untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil, untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,” ujar Menkeu dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menjalankan program-program untuk pemulihan ekonomi. Hingga 1 April 2022 realisi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari alokasi sebesar Rp455,62 triliun.
“Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain,” imbuhnya.
Langkah antisipasi lainnya yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tanah air. Menkeu menekankan, di tengah situasi dunia yang tidak mudah saat ini ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.
Terkait hal tersebut, ujar Menkeu, Presiden meminta jajaran terkait untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, seperti untuk pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk, serta bibit untuk tanaman yang sebetulnya dapat tumbuh di Indonesia.
“Tadi Bapak Presiden instruksi adalah, untuk pangan ini kan siklusnya biasanya untuk padi, jagung, kedelai itu tidak lebih dari tiga bulan, jadi seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menutup keterangan persnya, Menkeu kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dari sisi APBN kita akan dukung untuk langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN,” tandasnya. (Dede).
