Pusaran.Co- Perwakilan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Bojonegoro diterima pimpinan DPRD Bojonegoro dalam audiensi di ruang rapat DPRD, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi para relawan terkait keberlangsungan program MBG yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro, Hariyono, menegaskan bahwa pihaknya juga mewakili para mitra yang telah berjuang keras membangun dan menjalankan dapur MBG.
“Kami juga mewakili para mitra yang sangat berdarah-darah dalam membangun dapur MBG ini. Jika memang ada yang melakukan korupsi, maka tangkap saja pelaku korupsinya, bukan menutup dapurnya,” tegas Hariyono.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi lagi penyimpangan di lapangan. Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya pelibatan pengawasan publik dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program MBG agar tidak ada penyimpangan lagi. Kami juga berharap ada keterlibatan pengawasan publik dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Hariyono mengaku para relawan berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami yakin mungkin suara kami tidak langsung didengar pemerintah pusat, tetapi bapak-bapak di DPRD sebagai wakil rakyat tentu memiliki jalur untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyampaikan apresiasi kepada para relawan MBG yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan damai.
“Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi karena aksi yang dilakukan Relawan MBG hari ini berjalan dengan tertib. Itu menjadi poin utama yang perlu kami apresiasi,” kata Abdullah Umar.
Ia menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Program ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, belum lagi efek dominonya terhadap peningkatan UMKM dan sektor lainnya. Tentu kita tidak bisa memungkiri kondisi tersebut,” ujarnya.
Terkait tuntutan yang disampaikan para relawan, Abdullah Umar menjelaskan bahwa MBG merupakan Program Strategis Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk meneruskan dan mengadvokasi aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
“Karena ini merupakan program strategis nasional, tentu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun DPRD Kabupaten Bojonegoro akan mengadvokasi dan meneruskan aspirasi yang disampaikan relawan MBG kepada pemerintah pusat maupun DPR RI sesuai kewenangan kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan para relawan menunjukkan dukungan masyarakat agar program MBG tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Intinya, DPRD mendukung sepenuhnya agar program Makan Bergizi Gratis ini tetap dilanjutkan,” tutupnya.
