Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat agar berjalan aman, bersih, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.
Penegasan itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
Dari hasil sidak tersebut, Kastaf Kepresidenan menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan dapur, tata kelola pangan, hingga standar kesehatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Menurut Dudung, aspek kebersihan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, Kantor Staf Presiden (KSP) akan melakukan audit cepat serta verifikasi nasional terhadap seluruh dapur SPPG untuk menentukan tingkat kelayakannya.
Ia menjelaskan nantinya akan ada klasifikasi dapur, mulai dari layak penuh, layak bersyarat, hingga tidak layak operasional.
Dalam peninjauan lapangan, Dudung mengaku masih menemukan kondisi dapur yang kotor, adanya belatung, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan panas, serta area penyimpanan bahan basah dan kering yang bercampur.
Ia menilai kondisi tersebut sangat berbahaya jika dibiarkan, sebab dapat berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja,” tegas Dudung.
Mantan KSAD itu juga menekankan bahwa proses sertifikasi dan verifikasi dapur tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
KSP, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dapur yang tidak memenuhi standar didorong untuk segera di-suspend sampai perbaikan dilakukan.
Dudung mengingatkan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus menjamin kualitas gizi dan kesehatan penerima manfaat.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang bisnis semata. Sebab anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Selain itu, Dudung meminta masyarakat dan perangkat wilayah ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan untuk mencegah potensi keracunan maupun kelalaian standar kesehatan.
KSP memastikan pengawasan terhadap program MBG akan terus dilakukan, termasuk melalui sidak mendadak ke berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat guna memastikan seluruh dapur SPPG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
