Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan kampus harus terlibat aktif dan tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Salah satu perguruan tinggi negeri yang baru-baru ini meresmikan dapur MBG adalah Universitas Hasanuddin, Makassar.
Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, berkata keterlibatan pihaknya dalam program ini berawal dari permintaan pemerintah.
Dalam proses verifikasi, yayasan di bawah naungan Unhas ini dianggap mampu lantaran memiliki lahan kosong, sumber daya, serta kemampuan finansial. Hingga akhirnya dikontrak oleh BGN.
Jauh sebelum terjun ke MBG, perguruan tinggi juga telah “digoda” dengan pemberian konsesi tambang.
Mengapa, keterlibatan kampus dalam proyek makan bergizi gratis dianggap tak lebih dari sekadar “bagi-bagi proyek”?
Peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin berlangsung pada Selasa (28/04)—yang dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa, dan rektor dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta jajaran pimpinan kampus.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Unhas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama yang memiliki SPPG di Indonesia Timur.
Ia berharap Unhas tidak hanya berperan sebagai pengelola dapur, tapi menyediakan rantai pasokan secara mandiri.
Dan, dengan keterlibatan perguruan tinggi Dadan juga berharap dapat menghasilkan program MBG yang lebih baik serta berkualitas.
“Bapak Rektor ini sangat progresif, inovatif, dan luar biasa dalam membangun SPPG karena sangat gesit dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Dadan sambil menambahkan SPPG tersebut juga menyediakan pengolahan air yang sudah siap minum.
