PUSARAN.CO – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memimpin Rapat Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau KNIU. Bertempat di Graha Utama Gedung A, Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, rapat pleno tersebut merupakan momentum penting dalam menandai penguatan kelembagaan KNIU pasca penataan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 sekaligus mengonsolidasikan seluruh kementerian, lembaga, dan badan yang memiliki keterkaitan dengan program (UNESCO).
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNIU menegaskan bahwa penempatan Sekretariat KNIU di Kementerian Kebudayaan tidak mengubah mandat teknis Kementerian atau Lembaga terkait, namun bertujuan untuk memperkuat koordinasi nasional untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang terpadu dalam UNESCO.
“Rapat Pleno KNIU menguatkan koordinasi getting institution right, getting intervention right, and getting coordination right. Seluruh Kementerian dan Lembaga yang selama ini menjadi focal point UNESCO tetap menjalankan mandat dan kewenangannya, di mana implementasi program dan konvensi UNESCO yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga penanggung jawab. Tidak ada pengalihan kewenangan substantif dari kementerian/lembaga kepada KNIU, karena KNIU berfungsi sebagai fasilitator koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan,” papar Menbud Fadli.
Menbud juga menyampaikan bahwa KNIU memiliki tiga agenda prioritas kerja dalam satu tahun ke depan untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam seluruh instrumen UNESCO. Pertama, pemetaan seluruh program UNESCO di Indonesia, mencakup World Heritage, Memory of the World, Global Geoparks, Biosphere Reverse, dan berbagai program serta jaringan UNESCO lainnya. Kedua, penguatan diplomasi Indonesia di UNESCO melalui peningkatan koordinasi posisi Indonesia dalam berbagai sidang UNESCO, dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada beberapa badan antarpemerintah UNESCO, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam agenda global UNESCO. Ketiga, penguatan pelaporan dan monitoring yang lebih terkoordinasi untuk memastikan seluruh laporan periodik kepada UNESCO dapat terpenuhi secara tepat waktu, disertai mekanisme berbagi data dan informasi yang lebih baik antar focal point.
Guna mengukuhkan koordinasi antar lembaga, Menteri Kebudayaan juga memberikan arahan untuk mengaktivasi Kelompok Kerja (Pokja) sebagai instrumen kerja utama KNIU. Sejumlah Pokja yang diaktifkan adalah Pokja Pendidikan, Pokja Ilmu Pengetahuan, Pokja Kebudayaan, Pokja Komunikasi dan Informasi, dan pokja lainnya sesuai kebutuhan. Pokja diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi teknis dan substansi.
Rapat Pleno KNIU menjadi forum integrasi di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan komunikasi, di mana setiap perwakilan Kementerian dan Lembaga menyampaikan program UNESCO yang menjadi tanggung jawab masing-masing K/L. Melalui rapat pleno diharapkan terbentuk mekanisme koordinasi nasional yang lebih efektif, tersusun peta keterlibatan Indonesia dalam seluruh instrumen UNESCO, serta terbangun komitmen bersama untuk menjadikan KNIU sebagai simpul utama koordinasi nasional sesuai amanat Operational Guidelines for National Commissions for UNESCO.
Agenda Rapat Pleno KNIU dihadiri oleh pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Pengarah KNIU, Pratikno; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie dan Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti; Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia di Kementerian Luar Negeri, Kamapradipta Isnomo; Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Prancis, Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar; Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, IGAK Satrya Wibawa; Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti; Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Amarulla Octavian. Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan yaitu jajaran pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Kebudayaan.
Menutup dialog, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap KNIU dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan UNESCO di Indonesia. Sinergi antar lembaga dan semangat kolaborasi harus hadir dalam partisipasi aktif Indonesia pada forum internasional UNESCO. “Indonesia harus hadir lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh dalam forum UNESCO. Dengan itu, kami mengajak seluruh anggota KNIU untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 31 Tahun 2026 demi penguatan peran Indonesia di UNESCO,” tutup Menteri Fadli.(***)
