MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi Satu Data Daerah sebagai fondasi penguatan kebijakan berbasis data di tingkat nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang digelar di Bekasi pada Selasa 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus berbagi praktik baik antarwilayah dalam penerapan sistem data terintegrasi.
Lokakarya ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan (SKALA) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), dengan tujuan mengukur pencapaian implementasi Satu Data di daerah peredaman serta mengidentifikasi tantangan teknis yang masih dihadapi.
Kepala Diskominfo Provinsi Maluku, Titus FL Renwarin, menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai walidata dan Bappeda sebagai forum data dalam memastikan tata kelola data berjalan optimal. Ia menyebut, fokus utama saat ini adalah menuntaskan seluruh tahapan pengelolaan data sektoral tahun 2024 hingga 2025 secara menyeluruh.
“Integrasi data sektoral ke dalam Portal Satu Data Daerah harus dilakukan secara intens dan konsisten. Komunikasi antarinstansi juga perlu diperkuat agar berbagai sistem yang ada bisa saling terhubung,” ujarnya.
Titus mengetengahkan, sejumlah sistem yang menjadi perhatian integrasi antara lain Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SPAN-LAPOR, SRIKANDI, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Titus mengatakan, Pemprov Maluku juga tengah mempersiapkan peluncuran resmi Portal Satu Data Daerah yang direncanakan berlangsung pada Mei 2026. Dalam tahap ini, pengembangan visualisasi data melalui Executive Dashboard menjadi prioritas utama yang dikerjakan bersama mitra SKALA.
Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, DFAT, SKALA, serta Diskominfo dan Bappeda dari berbagai provinsi.
