MANADO – Pemerintah memastikan akan menanggung biaya kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) pada Kamis 2 April 2026 lalu. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam suatu konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Suharyanto menegaskan, pemerintah akan memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan dengan pola yang sama seperti penanganan bencana sebelumnya. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan dibangun kembali.
“Mekanismenya akan disesuaikan dengan pengajuan serta kemampuan fiskal daerah. Jika diperlukan, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya,” ujar Suharyanto.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran terkait untuk segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi dan penanganan berjalan optimal. Setibanya di lokasi, BNPB langsung menggelar rapat koordinasi bersama TNI-Polri dan BPBD Sulawesi Utara. Ia menyebut penanganan awal berjalan baik dan terpadu, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama sesuai Arah Presiden.
Terkait penetapan status tanggap darurat, Suharyanto menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah daerah. Kepala daerah dapat menetapkan status darurat jika kemampuan penanganan di wilayahnya terbatas.
“Jika lebih dari dua kabupaten atau kota menetapkan status darurat, maka pemerintah provinsi dapat menetapkan status serupa di tingkat provinsi,” kata Suharyanto.
Meski demikian, pemerintah pusat akan tetap turun tangan dalam penanganannya, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status tersebut.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 401 gempa susulan terjadi pascagempa utama. Namun kekuatannya tidak melebihi gempa awal dan menunjukkan tren penurunan. Pemantauan akan terus dilakukan hingga satu minggu ke depan sambil menunggu rilis resmi BMKG terkait aktivitas gempa.
Pendataan dampak bencana di sejumlah wilayah kepulauan seperti Halmahera, Jailolo, Tobelo, dan Tidore Kepulauan masih terus berlangsung. Hingga saat ini belum ada laporan tambahan korban jiwa, namun data diperkirakan akan terus berkembang mengingat kejadian masih dalam waktu dekat.
BNPB telah mengerahkan tim ke wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk mempercepat proses pendataan serta mendukung pemerintah daerah dalam penanganan darurat, baik dari sisi logistik maupun anggaran. Pemerintah menilai dampak gempa relatif lebih kecil dibandingkan potensi kekuatan yang terjadi, berkat respon cepat dan koordinasi lintas instansi di lapangan.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga memberikan santunan kepada jiwa korban. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan kepada keluarga korban meninggal dunia. Diketahui, satu warga Manado dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut. Suharyanto juga mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung.
