PUSARAN.CO-Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Pemilu Serentak yang terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menyinkronisasikan program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Gedung Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/02/2019).
Dalam paparannya, Tjahjo mengungkapkan janji kampanye serta program presiden terpilih, bisa dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Konsolidasi demokrasi lewat Pilkada Serentak, lewat Pileg dan Pilpres ini semata-mata untuk menyinkronkan program strategis pemerintah pusat, janji kampaye seorang presiden terpilih masuk kepada RPJMD dijalankan oleh provinsi dan kabupaten/kota dan harus sesuai dengan program prioritas janji gubernur, janji bupati/walikota supaya semua serasi dan selaras,” papar Tjahjo.
Tjahjo mencontohkan, sinkronisasi dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tercermin dari pembangunan infrastruktur yang kian pesat dan manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah.
“Makanya sekarang ini kalau kita lihat lagu wajib kita ‘Dari Sabang Sampai Merauke Berjajar Pulau-pulau Sambung Menyambung Menjadi Satu itulah Indonesia’ diwujudkan oleh pembangunan infrastruktur ekonomi dan infratruktur sosial yang berkesinambungan, termasuk desanya. Tujuh puluh sekian triliun hanya untuk desa, nanti Pak Menteri Desa sukses dengan Pemdesnya, begitu seterusnya,” ungkap Tjahjo.
Oleh karena itu,Tjahjo berharap pesta demokrasi yang akan digelar dalam helatan Pemilu Serentak Tahun 2019, dapat diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya masing-masing. Pasalnya, kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh presiden dan wakil rakyat terpilih yang ditentukan pada saat pencoblosan 17 April 2019.
“Saya mohon kepada bapak ibu sekalian, untuk mengerakkan, mengorganisir maupun menyadarkan masyarakat untuk meluangkan waktu hadir di TPS menggunakan hak pilihnya, besok itu (17 April 2019) masuk TPS 1 orang dipanggil namanya sampai keluar mencelupkan tinta perlu sekitar 11 menit rata-rata, pertama milih capres satu atau dua, kedua milih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kalau ini berhasil, tahun 2024 nanti ditambah lagi 2 kertas suara memilih gubernur dan bupati/walikota, jadi 7 kertas, inilah saya kira perlu sosialisasi dengan baik. Hal ini juga yang akan menentukan pemimpin kita ke depan,” pungkasnya. (Rls)
