KOTA TANGERANG — Pemasangan jaringan utilitas di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak terkait. Material pipa pelindung kabel (subduct) terlihat diarahkan masuk ke lubang kontrol drainase publik. Namun, siapa pemilik pekerjaan tersebut, atas dasar izin apa pemasangan dilakukan, dan bagaimana pengawasannya masih belum terungkap.
Temuan pada Rabu (21/10/2026) itu menjadi titik awal penelusuran terhadap pelaksanaan pekerjaan utilitas di ruang publik. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan pipa, melainkan kepastian bahwa pemasangan tersebut sesuai perizinan, standar teknis, dan ketentuan yang melindungi fungsi drainase kota.
Di lokasi RT 001/RW 001, Kelurahan Jatake, terlihat material pipa berwarna merah muda berdiameter besar melintang di sekitar lubang kontrol saluran drainase.
Secara visual, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai metode konstruksi yang digunakan. Akan tetapi, untuk memastikan apakah pipa benar-benar dipasang di dalam saluran, mengganggu kapasitas aliran, atau melanggar ketentuan teknis, diperlukan pemeriksaan lapangan dan dokumen pekerjaan.
Proyek tersebut sebelumnya diduga berkaitan dengan jaringan listrik yang berada di bawah koordinasi PT PLN (Persero) UP3 Cikokol. Keterkaitan itu masih perlu dikonfirmasi secara resmi agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditentukan berdasarkan fakta.
1. Siapa Pemilik Proyek dan Kontraktor Pelaksananya?
Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah identitas pihak yang mengerjakan pemasangan pipa tersebut.
Apakah pekerjaan merupakan proyek PLN, pekerjaan kontraktor jaringan utilitas, atau bagian dari proyek milik penyedia layanan lain?
Identitas pemilik pekerjaan penting karena menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap metode konstruksi, keselamatan kerja, pengawasan, dan pemulihan kondisi fasilitas publik setelah pekerjaan selesai.
Dokumen yang perlu ditelusuri mencakup surat perintah kerja, kontrak atau surat penugasan, gambar rencana jalur utilitas, spesifikasi teknis, serta identitas pelaksana dan pengawas lapangan.
Tanpa dokumen tersebut, atribusi tanggung jawab kepada perusahaan atau instansi tertentu berisiko tidak akurat.
Karena itu, PLN UP3 Cikokol perlu memberikan penjelasan apakah pekerjaan di Jalan Gatot Subroto merupakan bagian dari proyek yang dikelolanya. Jika bukan, pihak yang berwenang perlu membantu mengidentifikasi pemilik jaringan dan pelaksananya.
Pertanyaan investigatifnya sederhana: siapa yang memerintahkan pekerjaan, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan sesuai aturan?
2. Apakah Ada Izin Menggunakan Ruang Drainase?
Pertanyaan kedua menyangkut legalitas pemanfaatan ruang publik.
Saluran drainase memiliki fungsi utama mengalirkan air. Apabila ruang di dalam atau di sekitar saluran digunakan untuk penempatan utilitas, perlu dipastikan apakah pemanfaatan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.
Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai pemasangan pipa yang berpotensi mengganggu fungsi drainase tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
“Pemasangan kabel langsung ke dalam got ini jelas pelanggaran fatal. Fungsi utama drainase adalah mengalirkan air hujan untuk mencegah banjir, bukan dialihkan fungsinya menjadi ‘sampah’ kabel. Jika saluran tersumbat lumpur dan sampah akibat terhalang pipa, kawasan Jatiuwung yang rawan genangan ini yang harus menanggung akibatnya,” kata Irwansyah.
Ia merujuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem drainase dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas.
Ketentuan tersebut perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan pasal yang relevan, kewajiban perizinan, serta larangan atau pembatasan yang benar-benar berlaku terhadap kondisi di lokasi.
Pemerintah Kota Tangerang, khususnya instansi yang menangani drainase dan infrastruktur utilitas, perlu menjelaskan apakah terdapat izin, rekomendasi teknis, atau persetujuan pemanfaatan ruang untuk pekerjaan tersebut.
Jika dokumen persetujuan tersedia, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai ruang lingkup izin dan metode pemasangan yang disetujui. Sebaliknya, apabila tidak ada persetujuan yang diwajibkan, instansi berwenang perlu menjelaskan tindak lanjutnya sesuai peraturan.
3. Di Mana Pengawas Lapangan Saat Pekerjaan Berlangsung?
Keberadaan material pipa di sekitar lubang kontrol drainase juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan.
Dalam pekerjaan infrastruktur, pengawasan diperlukan untuk memastikan metode pemasangan sesuai rencana, material memenuhi spesifikasi, dan pekerjaan tidak merusak fasilitas publik.
Karena itu, perlu dipastikan siapa pengawas teknis proyek, apakah pemeriksaan dilakukan selama pekerjaan berlangsung, serta apakah ada dokumentasi inspeksi dan persetujuan atas metode pemasangan yang digunakan.
Belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan pengawas sengaja membiarkan pelanggaran. Namun, aspek pengawasan tetap layak ditelusuri mengingat kondisi yang terlihat di lapangan menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian metode kerja.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksaan perlu menjangkau pelaksana maupun pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan pekerjaan, sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pengawasan tidak cukup hanya dibuktikan melalui keberadaan petugas. Yang perlu diuji adalah apakah prosedur pemeriksaan berjalan dan apakah hasilnya memastikan pekerjaan aman serta sesuai ketentuan.
4. Benarkah Metode Pemasangan Sesuai Standar Jaringan Listrik?
Aspek teknis menjadi bagian penting dari penelusuran ini.
Pekerjaan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan standar konstruksi jaringan tegangan menengah PLN, termasuk Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 606.K/DIR/2010. Namun, relevansi ketentuan itu terhadap jenis jaringan dan metode pemasangan di Jatake harus diverifikasi melalui dokumen teknis resmi.
Pemeriksaan perlu memastikan jenis kabel yang dipasang, fungsi pipa pelindung, kedalaman atau jalur instalasi yang direncanakan, serta apakah saluran drainase memang menjadi bagian dari desain yang disetujui.
Jika pemasangan menggunakan metode yang berbeda dari rencana teknis, perlu diketahui apakah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dan memenuhi persyaratan keselamatan.
Persoalan tersebut tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan warna atau ukuran pipa. Spesifikasi material dan hasil pemeriksaan teknis diperlukan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Risiko terhadap Drainase dan Keselamatan Perlu Diuji
Penempatan material utilitas di sekitar saluran air berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengurangi ruang aliran, menghambat pembersihan, atau menjadi titik penumpukan sampah dan sedimentasi.
Namun, besarnya risiko di lokasi Jatake belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dimensi saluran, posisi pipa, kondisi aliran, dan rancangan konstruksinya.
Demikian pula, apabila jaringan tersebut berkaitan dengan instalasi listrik, aspek keselamatan harus diperiksa berdasarkan spesifikasi kabel, kondisi sambungan, sistem perlindungan, serta kesesuaian pemasangan dengan lingkungan sekitarnya.
Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi kebocoran arus atau bahaya listrik aktual hanya dari pengamatan visual. Meski demikian, ketidakpastian tersebut justru menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan teknis, bukan menunda klarifikasi.
Pemerintah kota dan pengelola jaringan perlu memastikan bahwa pekerjaan utilitas tidak menimbulkan risiko yang seharusnya dapat dicegah sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.
6. PLN dan Pemkot Tangerang Diminta Membuka Dokumen dan Hasil Pemeriksaan
Sekjen LBH BONGKAR, Irwansyah, mendesak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, dan Pemerintah Kota Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
Ia meminta penghentian sementara apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran atau risiko keselamatan yang memerlukan tindakan segera. Ia juga mendesak penjatuhan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Dirjen Ketenagalistrikan segera turun ke lokasi, menghentikan proyek bermasalah ini, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana serta jajaran instansi pengawas yang terbukti lalai dan membiarkan pelanggaran ini terjadi,” tegasnya.
Desakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang terukur: mengidentifikasi pemilik proyek, memeriksa izin dan dokumen teknis, menguji kondisi drainase, serta menetapkan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak proyek maupun manajemen PLN yang disebut berkaitan dengan pekerjaan tersebut belum diperoleh.
Redaksi meminta PLN UP3 Cikokol menjelaskan status keterlibatannya, identitas pelaksana, metode konstruksi, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah Kota Tangerang juga perlu menjelaskan status perizinan serta kewenangan pengelolaan saluran drainase di lokasi tersebut.
Penelusuran Belum Berakhir
Temuan pipa di sekitar lubang kontrol drainase Jatake membuka sejumlah pertanyaan yang jawabannya tidak boleh berhenti pada dugaan.
Siapa pemilik pekerjaan? Apakah izin yang dipersyaratkan telah dipenuhi? Apakah metode pemasangan sesuai standar teknis? Dan apakah pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah pekerjaan hanya memerlukan penyesuaian teknis atau terdapat pelanggaran yang harus ditindak sesuai hukum.
Redaksi akan menelusuri keterangan resmi, dokumen perizinan, identitas kontraktor, serta hasil pemeriksaan instansi terkait. PLN, pelaksana proyek, dan Pemerintah Kota Tangerang tetap memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Kepentingan publik harus menjadi ukuran utama. Infrastruktur utilitas boleh dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengorbankan fungsi fasilitas umum.(zher).
