pusaran.co– Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025, Tiyo Ardianto, melontarkan pernyataan keras terhadap pemerintah di hadapan publik Probolinggo. Dalam dialog publik bertajuk Pancasila Menjaga Arah Indonesia di Gedung Graha Mina Samudera, Rabu (24/6/2026) malam, Tiyo secara terbuka menyatakan kesiapan mahasiswa untuk melakukan gerakan besar jika pemerintah tidak segera melakukan pembenahan.
Meski dibayangi intimidasi, dialog yang menghadirkan Tiyo Ardianto tersebut tetap berjalan kondusif sejak pukul 19.30 hingga 22.00 WIB. Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo. Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa, aktivis, dan pegiat organisasi masyarakat sipil tersebut, Tiyo menyoroti stagnasi pada sejumlah program pemerintah, termasuk evaluasi kritis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian nasional.
Ia menegaskan bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak akan berhenti. Tiyo memberikan tenggat waktu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perbaikan kebijakan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan substansial rakyat. “Jika dalam jangka waktu tiga bulan mendatang Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan pembenahan, maka akan ada pergerakan besar dari mahasiswa,” tegas Tiyo di hadapan para peserta. Dialog publik ini sempat diwarnai ketegangan sebelum acara dimulai. Beredar isu bahwa sejumlah oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) berencana membubarkan paksa kegiatan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Lira, Syamsudin, yang turut hadir dalam forum, mengecam keras upaya pembungkaman aspirasi. Ia mengingatkan bahwa tindakan membubarkan diskusi tanpa prosedur hukum yang sah merupakan bentuk tindakan premanisme yang mencederai demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Lira, Syamsudin, yang turut hadir dalam forum, mengecam keras upaya pembungkaman aspirasi. Ia mengingatkan bahwa tindakan membubarkan diskusi tanpa prosedur hukum yang sah merupakan bentuk tindakan premanisme yang mencederai demokrasi.
“Ketika ada kegiatan seperti ini, lalu ada oknum yang ingin membubarkan tanpa melalui mekanisme yang benar, maka hal tersebut dapat mengarah pada tindakan premanisme,” ujar Syamsudin.
Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui ruang intelektual, bukan arogansi. “Kalau memang ada perbedaan pendapat, jangan dilawan dengan arogansi ataupun tindakan premanisme. Lawan dengan gagasan dan argumentasi,” lanjutnya. Meskipun sempat diterpa isu pembubaran, antusiasme peserta justru meningkat. Keberhasilan penyelenggaraan acara hingga selesai membuktikan bahwa ruang diskusi publik masih menjadi kebutuhan mendesak bagi kaum muda di Probolinggo.
