JAKARTA – Pemerintah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 turun sekitar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan harga avtur global dan biaya penerbangan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, penurunan biaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban calon jemaah.
“Kita pastikan biaya haji tahun 2026 turun sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” ujar Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Berdasarkan kesepakatan pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI, rata-rata BPIH 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah, turun dari Rp89,4 juta pada 2025.
Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah ditetapkan rata-rata sebesar Rp54.193.806.
Prabowo mengaskan, penurunan biaya oleh pemerintah ini merupakan hasil efisiensi pada berbagai komponen penyelenggaraan haji. Kebijakan tersebut diambil meski terdapat tekanan eksternal, seperti lonjakan harga bahan bakar pesawat yang disebut mencapai hingga 92 persen serta dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Selain penyesuaian biaya, pemerintah juga menargetkan perbaikan sistem penyelenggaraan haji, termasuk pengurangan masa antrean. Dari sebelumnya dapat mencapai 48 tahun di sejumlah daerah, masa tunggu ditargetkan turun menjadi maksimal 26 tahun.
Upaya lain yang tengah didorong meliputi rencana kepemilikan lahan serta pembangunan terminal khusus haji di Arab Saudi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus menciptakan efisiensi jangka panjang.
Kendati demikian, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan penurunan biaya haji dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang, meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi global yang memengaruhi biaya perjalanan udara.
