PUSARAN.CO – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkuman lima berita politik terpopuler kemarin, Selasa (21/5) yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.
Rapat paripurna DPR setujui RUU PFII disahkan jadi Undang-Undang
Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disahkan menjadi Undang-Undang.
“Kepada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, yang dijawab “setuju” oleh seluruh fraksi.
Sebelum persetujuan itu diambil, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan panitia kerja (panja) RUU PFII.
Prabowo segera teken Keppres pengangkatan Jampidsus
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan Keppres tersebut diperkirakan ditandatangani Presiden dalam satu hingga dua hari setelah melalui pembahasan di Tim Penilai Akhir.
“Kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di Tim Penilai Akhir dan Insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani Keppres pengangkatan pejabat yang baru,” katanya.
TNI diminta tetap fokus perkuat pertahanan di tengah tugas urus pangan
Analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian menilai TNI harus tetap fokus pada tugas utama yakni memperkuat pertahanan negara di tengah keterlibatannya dalam mengurus ketahanan pangan.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa dukungan terhadap program ketahanan pangan tidak mengurangi fokus TNI terhadap tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara,” kata Hanif saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut Hanif, di tengah ancaman pertahanan negara yang semakin kompleks, TNI tetap perlu memperhatikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara.
Pemerintah tegaskan komitmen wujudkan ekosistem kendaraan listrik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan.
Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.
“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Istana jelaskan alasan Prabowo-Gibran tak duduk berdampingan saat SKP
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak duduk berdampingan pada saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7), semata-mata disebabkan kebutuhan teknis pelaksanaan sidang.
Prasetyo mengatakan pengaturan tempat duduk tersebut berkaitan dengan kebutuhan Presiden Prabowo dalam menyampaikan pemaparan yang didukung berbagai data dan penggunaan alat bantu teleprompter selama sidang berlangsung.
“Karena beliau (Presiden Prabowo) ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai lay out,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
