PUSARAN.CO – Ekonom Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi menyatakan, penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun, dapat disebut efisiensi, hanya jika pemerintah melindungi mutu gizi per porsi. Dan, memotong biaya yang tidak produktif terlebih dahulu.
“Pengurangan (anggaran MBG) Rp39 triliun, atau sekitar 14,6 persen, tidak otomatis membahayakan kualitas. Karena programnya memang menghadapi indikasi ekspansi berlebihan. Dapur belum terpetakan secara akurat, biaya administrasi, rantai distribusi panjang, dan penerima yang perlu dipertajam,” jelas Syafruddin kepada inilah.com di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pemerintah, kata dia, telah menurunkan anggaran dari rencana awal Rp335 triliun, sehingga total koreksi mencapai Rp106 triliun. Atau setara 31,6 persen. Angka sebesar itu, menunjukkan bahwa asumsi awal program BGN memang perlu dievaluasi secara mendasar.
Ia menilai, risiko terhadap kualitas MBG, muncul jika Badan Gizi Nasional (BGN) mengejar penghematan dengan menurunkan kandungan protein, mengganti bahan bermutu dengan bahan murah, mengurangi standar sanitasi, menekan upah pekerja, atau menunda pembayaran pemasok.
Karena itu, Syafruddin mengatakan, pemerintah harus mempublikasikan biaya makanan, tenaga kerja, logistik, dan administrasi per porsi, serta menetapkan standar gizi minimum yang tidak boleh dipotong.
Penurunan jumlah penerima juga harus memakai data kemiskinan, kerentanan gizi, usia, kondisi kehamilan, dan wilayah stunting, bukan kuota politik.
“BGN sendiri menyatakan bahwa jumlah penerima akan dikurangi dan prioritas diarahkan pada kualitas agar kasus keracunan tidak berulang. Langkah ini masuk akal jika kelompok paling rentan tetap terlindungi. Pemerintah juga harus menyelesaikan masalah mitra dapur yang telah mengeluarkan modal,” ungkapnya.
Hampir 28.000 dapur telah tersedia, sementara rencana penambahan 13.000 dapur dihentikan. Sejumlah operator telah memiliki izin, menanggung pinjaman, dan menanamkan sedikitnya Rp1,5 miliar per dapur di daerah tertentu.
Ia menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak boleh sekadar memindahkan kerugian kepada operator yang mengikuti arahan pemerintah.
“Pengetatan anggaran dan pergeseran fokus MBG merupakan langkah tepat untuk menjaga keuangan negara, tetapi nilainya terletak pada desain ulang program, bukan pada besarnya pemotongan,” ujarnya.
Anggaran ratusan triliun rupiah menciptakan biaya kesempatan yang sangat besar saat pemerintah juga menanggung subsidi, bunga utang, tekanan rupiah, kebutuhan kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial.
Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengaitkan efisiensi MBG dengan upaya mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB, di tengah tekanan harga minyak dan nilai tukar. Penghematan sekitar Rp40 triliun dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan, menahan tambahan penerbitan SBN, dan memperkuat persepsi disiplin fiskal.
Akan tetapi, lanjutnya, istilah “menyelamatkan keuangan negara” tidak boleh digunakan untuk membenarkan pemotongan seragam yang mengorbankan anak miskin, ibu hamil, balita, dan wilayah rawan gizi. Pemerintah harus memulai dari audit dapur, penghapusan proyek berlebih, konsolidasi pengadaan, pengurangan perantara, penertiban kontrak, digitalisasi pembayaran, serta verifikasi penerima.
“Fokus program perlu bergeser dari jumlah porsi dan jumlah dapur menuju keamanan pangan, ketepatan sasaran, biaya per hasil, perbaikan status gizi, dan dampak ekonomi lokal. Langkah ini juga harus disertai peta penyelesaian bagi dapur yang terlanjur dibangun agar efisiensi tidak memicu gugatan, kredit bermasalah, dan hilangnya kepercayaan mitra,” kata Syafruddin.
Dia menyebut pengetatan anggaran yang terukur akan memperbaiki APBN sekaligus memperkuat program, pemotongan yang mekanis hanya memperkecil anggaran sambil mempertahankan kelemahan sistem.
“Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dipertahankan menghasilkan makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran, dan bebas rente,” tandasnya.
