Pemerintah mulai mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sekitar 13.000 titik SPPG yang telah disiapkan, pemerintah memprioritaskan pembukaan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, terutama di Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, daerah-daerah dengan angka stunting tinggi akan menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan pembukaan SPPG di wilayah tersebut rampung dalam waktu satu bulan, sementara wilayah lainnya membutuhkan waktu hingga dua bulan.
“Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatra, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 tadi. Sebagian kecil, itu yang sangat penting seperti di Papua-Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kita salah satu bulan. Sisanya kami akan pelajari, perlu waktu dua bulan,” ujarnya.
Karena itu, Zulhas meminta pihak-pihak yang selama ini menunggu kepastian pembukaan SPPG memahami tahapan yang sedang dilakukan pemerintah, dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.
“Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi,” tutur dia
“Yang jauh, itu yang Papua-Papua dan NTT, yang stuntingnya tinggi, satu bulan selesaikan. Yang sisanya dua bulan akan kita set bentuknya apa nanti, kita akan jelaskan berikutnya,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembukaan SPPG di wilayah dengan angka stunting tinggi merupakan salah satu kesepakatan pemerintah untuk memperkuat implementasi Program MBG.
Menurutnya, sebelum 5 Agustus 2026, pemerintah akan segera memutuskan pembukaan SPPG yang sudah siap beroperasi di daerah-daerah prioritas.










