JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara terletak pada penegakan hukum, konstitusi, dan konteks kebangsaan. Hal itu disampaikannya dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tanpa hukum dan Undang-Undang Dasar, suatu negara tidak akan memiliki fondasi yang kuat. Ia mengingatkan bahwa kondisi tanpa hukum hanya akan melahirkan kekacauan dan “hukum rimba”.
“Tidak ada negara tanpa hukum, tanpa konstitusi. Tanpa itu, yang ada adalah kekuatan rimba, hukum senjata, dan rakyat tidak menghendaki hal-hal tersebut,” tegas Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I, serta pimpinan BUMN.
Lebih jauh lagi, Presiden mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja keras menegakkan hukum yang berlandaskan kesepakatan nasional. Ia menyoroti dua tonggak utama dalam sejarah bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928 dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar bernegara.
Menurutnya, Sumpah Pemuda menjadi bukti nyata bagaimana bangsa Indonesia mampu bersatu di tengah keberagaman. Bahkan, pilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dinilai sebagai bentuk kebesaran jiwa para pendiri bangsa.
“Bahasa persatuan kita berasal dari bahasa Melayu, bukan dari kelompok mayoritas, tetapi seluruh rakyat menerimanya. Itu kekuatan konteks kita,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia berdiri di atas ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan prinsip demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sehingga nilai-nilai persatuan harus terus dijaga.
Menutup arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk konsisten menjaga stabilitas negara dengan berpegang pada hukum dan nilai kebangsaan. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar yang dibangun dari kesepakatan luhur, yang harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi mendatang.
