JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan berbagai bantuan sosial bagi penyintas bencana terus berjalan dengan prinsip tepat sasaran, transparan, dan berbasis data lapangan. Dengan pendekatan berbasis data dan pengawasan berlapis, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh mekanisme penyaluran bantuan mengandalkan pendekatan bottom-up, yakni berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah. Skema ini dinilai penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada proses pendataan di daerah. Ada yang cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama,” ujar Tito di Jakarta, pada Rabu (25/3/2026).
Ia menepis anggapan bahwa keterlambatan distribusi bantuan disebabkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, perbedaan kecepatan terjadi karena variasi kemampuan daerah dalam melakukan pendataan dan pengajuan. Data penerima bantuan pun harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah, unsur Forkopimda, hingga validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami menemukan adanya data ganda di lapangan. Karena itu, verifikasi menjadi sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial telah menjangkau sejumlah wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Di Aceh, bantuan terbesar tercatat mengalir ke Pidie Jaya sebesar Rp123,66 miliar, disusul Aceh Timur Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Sejumlah daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga menerima bantuan dengan nilai signifikan.
Sementara itu di Sumatera Utara, bantuan disalurkan ke berbagai wilayah, antara lain Tapanuli Selatan sebesar Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Adapun di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang menerima Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan tanpa henti selama data penerima telah tersedia dan tervalidasi.
“Tidak ada libur dalam penyaluran bantuan. Selama data sudah siap, langsung kami salurkan,” ujarnya saat penyaluran bantuan tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4/2026).
Khusus di Aceh Tamiang, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp205,18 miliar. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dan luka berat. Pada tahap kedua saja, bantuan yang digelontorkan mencapai Rp76,68 miliar, dengan ribuan penerima manfaat dari berbagai kategori.
Saifullah menegaskan bahwa seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data yang telah melalui verifikasi ketat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, demi memastikan akurasi dan keadilan distribusi.
