Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas menghadirkan lebih dari sekadar seremoni. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke tengah massa buruh, membawa paket kebijakan yang dikemas sebagai kabar baik. Namun di balik sorotan utama, ada figur Sufmi Dasco Ahmad yang berdiri mendampingi—membentuk pesan politik yang tak bisa diabaikan.
Kehadiran Dasco bukan sekadar pelengkap protokoler. Ia menjadi representasi kuat keterlibatan parlemen dalam mengawal agenda perlindungan buruh yang kini didorong pemerintah. Dalam lanskap politik, momen ini memperlihatkan keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam isu yang sensitif: ketenagakerjaan.
Di hadapan ribuan buruh, Presiden Prabowo mengumumkan sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 yang memperkuat perlindungan buruh kapal, hingga regulasi baru untuk pekerja transportasi online yang menjamin akses BPJS Kesehatan dan membatasi potongan aplikator.
Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan komitmen pada kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah minimum dan perluasan program rumah subsidi. Sementara di sektor maritim, rencana pembangunan 1.386 kampung nelayan menjadi bukti bahwa perhatian negara diperluas ke kelompok pekerja yang selama ini kerap terpinggirkan.
Puncak dari rangkaian kebijakan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yang akhirnya terwujud setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
Simbol Politik di Balik Panggung
Dalam konteks ini, posisi Dasco di samping Presiden menjadi simbol yang lebih dalam. Ia bukan hanya hadir, tetapi menegaskan bahwa agenda buruh kini menjadi titik temu kepentingan politik yang lebih luas. Stabilitas kebijakan membutuhkan dukungan parlemen, dan kehadiran Dasco mengirimkan sinyal bahwa dukungan itu tersedia.
May Day 2026 pun tidak hanya menjadi panggung bagi Presiden Prabowo, tetapi juga panggung konsolidasi kekuatan politik. Di tengah sorak buruh dan janji kebijakan, pesan yang tersirat jelas: negara tidak hanya hadir, tetapi juga sedang merapikan barisan untuk memastikan keberpihakan itu berjalan nyata di lapangan.
