PUSARAN.CO – Fraksi Abdya Maju Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pemerintah daerah setempat agar meningkatkan layanan dan pengawasan di sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Abdya Maju DPRK Abdya, Tanzilurrahman, dalam pandangan umum terhadap Rancangan Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Abdya Tahun 2025, yang berlangsung di gedung DPRK setempat, Senin (20/7/2026).
“Kami meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar pro aktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Abdya, termasuk pengawasan dan pengendaliannya,” kata Tanzil.
Menurutnya hal ini penting dilakukan, sehingga tidak terjadinya kekurangan obat-obatan, alat medis, dan kebutuhan dasar di pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
“Dengan anggaran yang disediakan kita berharap dapat menjamin kesehatan masyarakat ketingkat yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Abdya,” ucap Tanzil.
Selain itu, sebut Tanzil, pihaknya meminta Pemerintah Abdya agar melakukan evaluasi terhadap ketidaksiapan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) maupun Dinas Kesehatan dalam mengelola tenaga medis dan para media, tenaga kebersihan, termasuk tenaga pengamanan.
“Tentu kita berharap rumah sakit dan puskesmas benar-benar dijadikan tempat penyembuhan penyakit bukan malah menambah penyakit. Semoga kita tidak lagi mendengar adanya keluh kesah dari masyarakat terhadap layanan kesehatan ini,” tuturnya.
Kemudian, sambung Tanzil, Fraksi Abdya Maju juga meminta Bupati Safaruddin agar menginstruksikan seluruh kepala SKPK terkhusus Inspektur Inspektorat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan pelaksanaan APBK Abdya Tahun anggaran 2025.
“Jika perlu, saudara Bupati menegur secara tertulis kepala SKPK selaku pengguna anggaran supaya temua tersebut cepat diselesaikan tepat waktu,” paparnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah daerah lebih serius membuat terobosan-terobosan dan perkembangan terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor-sektor potensial penerimaan pajak dan retribusi daerah, disamping melakukan upaya pengawasan.
“Hal ini kita harapkan karena dapat menambah PAD dalam upaya membantu pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah yang semakin meningkat,” pungkas Tanzil.
