JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai mengusut dugaan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing yang dilakukan 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit. Kasus tersebut kini telah masuk tahap penyidikan umum.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan proses penyidikan telah berjalan selama lebih dari satu bulan setelah menerima data dari pemerintah.
“Perkara manipulasi atau transfer pricing itu sekarang sedang dilakukan penyidikan,” ujar Syarief kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, data yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pelengkap terhadap data perusahaan yang sebelumnya telah dikantongi Korps Adhyaksa.
Kasus ini mencuat setelah Purbaya mengungkap adanya dugaan praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah eksportir besar sawit. Temuan tersebut diperoleh dari pengambilan sampel acak terhadap 10 perusahaan terbesar di sektor kelapa sawit.
“Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Purbaya menjelaskan, data yang diserahkan kepada aparat penegak hukum masih berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, ia menilai potensi kerugian negara bisa jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan dalam keseluruhan transaksi ekspor perusahaan-perusahaan terkait.
Pemerintah memperkirakan dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar 84 juta dolar AS. Nilai tersebut diyakini berpotensi meningkat jika penyelidikan diperluas terhadap seluruh aktivitas ekspor perusahaan-perusahaan sawit yang terindikasi melakukan manipulasi.
Kasus dugaan transfer pricing ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, khususnya sektor sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
