PUSARAN.CO- PDIP dibilang abu-abu dalam sikap politiknya, dan PKS langsung mengingatkan bahwa mereka pernah 10 tahun berdiri sebagai oposisi pada era Presiden Joko Widodo. Peringatan itu muncul di tengah tarik-menarik posisi partai-partai di parlemen, yang ikut menentukan arah dukungan ke pemerintah baru.
Bagi publik, perdebatan ini penting karena sikap partai besar tidak berhenti di ruang elite. Ia berpengaruh ke pembahasan anggaran, pengawasan pemerintah, sampai seberapa keras DPR mengkritik kebijakan yang menyentuh hidup sehari-hari.
PKS: oposisi bukan barang baru
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan yang menyebut PDIP abu-abu dalam peta kekuasaan. Ia menyinggung pengalaman PKS yang konsisten berada di luar pemerintahan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.
“Kami sudah 10 tahun menjadi oposisi di era Pak Jokowi,” kata Hidayat, merujuk pada sikap PKS yang memilih tidak masuk kabinet sejak 2014 hingga 2024. Menurut dia, posisi di luar pemerintahan bukan alasan untuk kehilangan peran politik. Justru di sana pengawasan harus lebih keras.
Baca Juga · Politik Pemerintahan Sahroni ke PDIP: Oposisi Lebih Gentle, Supaya Jelas
→
Hidayat menegaskan, partai yang berada di luar pemerintah tetap bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut kritik, masukan, dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi partai politik yang sehat. Soal apakah sebuah partai masuk koalisi atau tidak, kata dia, publik berhak menilai dari sikap nyata, bukan sekadar dari pernyataan.
PDIP sebut penyeimbang, bukan abu-abu
Di sisi lain, PDIP menolak label abu-abu. Partai berlambang banteng itu menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang, bukan partai yang kehilangan arah.
Dalam pernyataan yang dikutip dari Republika.co.id, PDIP menyebut sikap mereka tetap berpegang pada kepentingan rakyat dan konstitusi. Frasa “abu-abu” dinilai tidak tepat untuk menggambarkan pilihan politik PDIP, karena partai itu merasa punya garis sikap yang jelas dalam mendukung maupun mengoreksi pemerintah.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga kerap menekankan pentingnya menjaga ruang komunikasi politik. PDIP, dalam banyak kesempatan, memilih tidak menutup pintu dialog dengan pemerintah maupun partai lain. Sikap ini yang lalu dibaca sebagian pihak sebagai abu-abu. Bagi PDIP, justru itu bentuk keseimbangan.
Tarik-menarik koalisi dan oposisi
Perdebatan soal abu-abu atau oposisi bukan cuma soal istilah. Ini berkaitan langsung dengan komposisi kekuatan di DPR dan cara partai membaca peta politik setelah pemilu. Saat koalisi pemerintahan cenderung gemuk, ruang oposisi sering menyempit. Akibatnya, suara kritis jadi jarang terdengar lantang.
PKS selama ini menempatkan diri sebagai partai yang tidak ikut kabinet Jokowi. Pilihan itu membuat mereka leluasa mengkritik kebijakan pemerintah, mulai dari isu ekonomi, pembatasan sosial, sampai pembahasan undang-undang yang ramai diperdebatkan. Tapi harga politiknya juga ada. Mereka tak punya akses langsung ke kursi eksekutif.
PDIP sendiri berada dalam posisi yang berbeda-beda pada tiap fase politik. Pada satu momen, partai ini mendukung penuh pemerintah. Pada momen lain, mereka mengambil jarak dan memilih menjadi penyeimbang. Di situlah label abu-abu muncul, terutama dari lawan politik yang ingin menekan PDIP agar bersikap lebih tegas.
Kenapa pernyataan ini jadi penting
Di permukaan, ini cuma adu narasi antarpartai. Tapi dampaknya jauh lebih luas. Jika partai besar saling mengunci posisi, publik bisa mendapat peta yang lebih jelas tentang siapa mengawal pemerintah, siapa mengoreksi, dan siapa menahan diri demi stabilitas politik.
Di Indonesia, istilah oposisi sering kali tidak sesederhana hitam-putih. Partai bisa berada di luar kabinet, tapi masih mendukung agenda tertentu. Sebaliknya, ada juga partai di dalam pemerintahan yang sesekali melempar kritik. Karena itu, debat tentang “abu-abu” sebenarnya juga debat tentang definisi oposisi di sistem politik Indonesia.
PKS mencoba mengisi ruang itu dengan mengingatkan rekam jejaknya. PDIP membalas dengan menegaskan bahwa sikap penyeimbang tidak identik dengan kabur. Dua narasi ini kemungkinan masih akan terus muncul selama peta kekuasaan di parlemen belum benar-benar mengeras.
Yang pasti, sorotan publik akan tertuju pada satu hal: apakah partai-partai besar benar-benar konsisten dengan sikap politik yang mereka klaim. Dalam politik Indonesia, konsistensi sering jadi barang mahal. Dan mahal sekali.
