JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan besar dalam tata kelola ekonomi nasional guna menghentikan kebocoran kekayaan negara dan memperkuat kedaulatan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi.
Namun menurut Presiden, potensi besar tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Presiden juga menyoroti praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing yang dinilai masih marak terjadi di perairan nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal asing mengambil kekayaan kita secara ilegal,” tegas Presiden.
Selain itu, Kepala Negara mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden mengungkapkan pertumbuhan ekonomi sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir justru diiringi penurunan kelas menengah dan meningkatnya angka kemiskinan.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik, termasuk praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang merugikan negara selama puluhan tahun.
Presiden juga menegaskan Indonesia harus memiliki keberanian menentukan harga komoditas strategis nasional tanpa ketergantungan pada pihak asing.
